JAKARTA — Sebanyak 71 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiapkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang mengungsi akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemanfaatan dapur MBG untuk kebutuhan tanggap darurat ini dilakukan setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dapur SPPG di wilayah terdampak dapat menjadi salah satu sumber dukungan logistik bagi pengungsi, terutama ketika aktivitas sekolah terhenti akibat kerusakan maupun kondisi keamanan.
“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono, ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Menurut Tito, makanan yang semula dialokasikan untuk siswa melalui program MBG dapat dialihkan sementara ke lokasi pengungsian. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga selama masa tanggap darurat.
“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” ujarnya.
Pemanfaatan SPPG sebagai pendukung logistik bencana menunjukkan bahwa infrastruktur program MBG dapat dioptimalkan untuk kebutuhan kemanusiaan ketika terjadi kondisi darurat.
Pemerintah berharap dapur-dapur tersebut dapat membantu memperkuat distribusi makanan selama masa tanggap darurat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Selain mengoptimalkan SPPG, pemerintah juga menyiapkan skema koordinasi penanganan bencana di Pulau Flores. Tito mengusulkan pembentukan dua posko utama untuk mengoordinasikan penanganan wilayah timur dan barat Flores.
Posko timur direncanakan mencakup Ende, Sikka, Ngada, dan wilayah sekitarnya. Sementara posko barat ditempatkan di Labuan Bajo dengan cakupan Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh SPPG yang berada di wilayah terdampak gempa mengutamakan keselamatan.
SPPG yang mengalami dampak langsung bencana diminta menyesuaikan operasional dengan kondisi di lapangan dan melaporkan situasinya kepada pihak terkait. Sementara dapur yang berada di sekitar wilayah terdampak tetapi masih dapat beroperasi diminta menyesuaikan pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aturan mengenai pelayanan MBG dalam situasi bencana akan disesuaikan. BGN akan merevisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait,” kata Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Sudaryono, SPPG yang tidak mengalami gangguan operasional dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak dan kelompok rentan sesuai kondisi di lapangan.
Namun, distribusi makanan tetap harus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.
“Koordinasi tersebut diperlukan agar distribusi makanan bagi korban bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran dan tidak mengganggu aspek keselamatan,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, dapur MBG tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pemenuhan gizi bagi peserta program. Dalam situasi darurat, jaringan SPPG juga dapat menjadi bagian dari respons kemanusiaan, selama pengoperasiannya tetap memperhatikan keselamatan, kebutuhan lapangan, serta koordinasi dengan otoritas penanganan bencana.
