Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengajukan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung program-program mendatang. Hal ini disampaikan Utut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR bersama Kemlu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Utut menyoroti poin ke-31 dalam presentasi Menteri Luar Negeri yang mencantumkan permintaan tambahan anggaran tersebut. Ia juga menilai bahwa dana tersebut harus digunakan untuk memperkuat infrastruktur diplomatik esensial Indonesia.
Selain itu, Utut mengkritisi penempatan duta besar RI yang seharusnya lebih berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional, sesuai dengan konsep yang diusung Presiden Prabowo Subianto. “Dubes adalah pekerjaan yang mestinya langsung berkontribusi pada pertambahan ekonomi kita,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya Kemlu memprioritaskan strategi diplomasi yang mendukung investasi langsung dan pariwisata, seperti pada pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya. Namun, Utut mencatat bahwa Kemlu kerap kali kekurangan anggaran untuk menjalankan tugas tersebut secara optimal.
Meski demikian, Utut memahami permintaan anggaran Rp 20 triliun ini sebagai kebutuhan nyata. Ia menegaskan bahwa politik adalah soal keberpihakan, yang diwujudkan melalui dukungan anggaran. “Mudah-mudahan kita sepakat mendukung karena ini benar-benar kebutuhan, bukan sekadar terinspirasi dari Menteri HAM Natalius Pigai meskipun jumlahnya kebetulan sama,” tutup Utut.
