Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Blora menandatangani Nota Kesepakatan tentang pencegahan radikalisme dan terorisme. Selain dengan Pemkab Blora, BNPT juga melakukan perjanjian kerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Blora, Jumat (21/11/2025).
Pada momentum itu, BNPT mendorong Pemerintah Kabupaten Blora segera menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Penyusunan dokumen tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.
Kepala BNPT, Eddy Hartono, mengatakan bahwa RAD PE merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang diterapkan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Karena itu kami hadir di Blora. Pemda diharapkan dapat menyusun RAD Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).
Eddy menambahkan, penyusunan RAD PE akan menjadi turunan langsung dari RAN PE di tingkat nasional. Dengan begitu, upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih terstruktur dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan desa. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat sistem kewaspadaan dini, meningkatkan kemampuan mitigasi ancaman, dan memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menilai kolaborasi dengan BNPT sangat krusial. Menurutnya, letak geografis Blora yang berada di perbatasan Jawa Tengah–Jawa Timur menjadikan wilayah tersebut strategis dalam upaya mencegah pergerakan jaringan terorisme.
“Blora adalah pintu gerbang timur Jawa Tengah. Posisi ini menjadikan kami harus lebih waspada terhadap potensi masuknya paham radikal dari berbagai arah,” kata Arief.
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong Pemerintah Kabupaten Blora segera menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Penyusunan dokumen tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.
Kepala BNPT, Eddy Hartono, mengatakan bahwa RAD PE merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang diterapkan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Karena itu kami hadir di Blora. Pemda diharapkan dapat menyusun RAD Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepakatan antara BNPT dan Pemerintah Kabupaten Blora, serta perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di daerah tersebut pada Jumat (21/11).
Eddy menambahkan, penyusunan RAD PE akan menjadi turunan langsung dari RAN PE di tingkat nasional. Dengan begitu, upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih terstruktur dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan desa. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat sistem kewaspadaan dini, meningkatkan kemampuan mitigasi ancaman, dan memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menilai kolaborasi dengan BNPT sangat krusial. Menurutnya, letak geografis Blora yang berada di perbatasan Jawa Tengah–Jawa Timur menjadikan wilayah tersebut strategis dalam upaya mencegah pergerakan jaringan terorisme.
“Blora adalah pintu gerbang timur Jawa Tengah. Posisi ini menjadikan kami harus lebih waspada terhadap potensi masuknya paham radikal dari berbagai arah,” kata Arief.
