Jakarta – Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memanas setelah Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Usman Husin, melontarkan kritik keras. Usman menilai Raja Juli belum menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menangani persoalan kehutanan nasional, terutama terkait maraknya bencana di wilayah Sumatera.
Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman menyoroti masih terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah seharusnya menghentikan seluruh bentuk pelepasan kawasan hutan mengingat kondisi ekologi di Sumatera sedang kritis.
“Pak Menteri melihat tidak bencana di Sumatera? Semua izin harusnya dihentikan dulu,” ujar Usman. Ia menambahkan, kementerian perlu menjelaskan berapa lama rehabilitasi hutan akan berlangsung dan bagaimana pohon berdiameter besar dapat dipulihkan kembali. “Ini tanggung jawab Pak Menteri. Tidak bisa hanya menyalahkan kebijakan masa lalu.”
Legislator asal PKB ini kemudian menyarankan secara terbuka agar Raja Juli mundur apabila tidak mampu membenahi persoalan kehutanan. “Kalau Pak Menteri tidak mampu, ya mundur saja. Saya jujur bilang, Pak Menteri ini tidak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
Usman juga menyinggung kabar terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi wilayah-wilayah yang telah gundul. “Bupati saja berharap izinnya ditutup. Tapi pada Oktober hingga 30 November izin itu malah keluar. Tidak sejalan dengan pernyataan Pak Menteri.”
Menhut Raja Juli Antoni menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya selama setahun menjabat tidak pernah mengeluarkan izin penebangan hutan baru. Ia mengklaim hanya menerbitkan izin terkait jasa lingkungan dan restorasi ekosistem.
“Saya bersaksi, tidak ada PBPH penebangan baru yang saya keluarkan. Arahan Presiden Prabowo kepada saya jelas: jaga hutan dan berani menindak pelanggaran,” ujar Raja Juli.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada pelepasan kawasan hutan yang dilakukan di tiga provinsi yang saat ini terdampak banjir dan longsor. “Satu jengkal pun tidak saya lepaskan,” tegasnya.
