Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra. Seruan itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (5/12/2025).
“Jadikan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional,” ujar Dino.
Ia menekankan perlunya perhatian penuh pemerintah dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk menangani dampak bencana yang begitu luas. Dino mengingatkan bahwa respons negara perlu terkoordinasi secara maksimal, sebagaimana penanganan tsunami Aceh 2004, ketika seluruh elemen mulai dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat bergandengan tangan. Saat peristiwa itu terjadi, Dino masih menjabat sebagai Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, situasi ini juga menjadi kesempatan bagi bangsa untuk menunjukkan solidaritas. Ia menyebutkan bahwa bantuan masyarakat sering kali dapat bergerak lebih cepat dan bahkan berpotensi melebihi skala bantuan pemerintah.
Dino juga memberi pesan khusus kepada para menteri dan politisi yang terlibat dalam penanganan bencana agar sensitif terhadap kondisi publik dan menghindari tindakan yang memicu kemarahan para korban. Ia menilai bahwa kehadiran simbolik di lapangan bukanlah hal utama.
“Yang paling penting bukan optik ikut kerja bakti karena sudah ada ribuan aparat yang bekerja. Itu justru bisa menyita waktu,” kata Dino.
Ia menekankan bahwa para menteri harus melakukan rapat koordinasi setiap hari, idealnya dua kali—pagi dan malam—serta sering berada di lapangan hingga situasi benar-benar terkendali.
Dino juga mengingatkan agar pemerintah tidak buru-buru mengakhiri masa tanggap darurat. Dari pengalaman tsunami Aceh, status tersebut sempat diperpanjang berulang kali menyesuaikan perkembangan di lapangan.
“Untuk bencana banjir dan longsor di Sumatra, perlu ada kriteria yang jelas kapan masa tanggap darurat berakhir dan kapan mulai memasuki fase rehabilitasi,” tutupnya.
