Oleh: Ahmad Damar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan sebuah misi nasional yang sedang bertransformasi menjadi kebijakan nyata. Namun, di balik ambisi besar untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, gelombang skeptisismenya tak kalah besar. Mulai dari kekhawatiran anggaran yang membengkak hingga tudingan bahwa program ini hanya proyek mercusuar yang tidak efektif.
Jika kita ingin melihat masa depan Indonesia yang kompetitif pada 2045, kita harus berani membedah narasi-narasi negatif ini dengan kacamata objektivitas dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Kritik paling tajam biasanya tertuju pada anggaran. Banyak pihak khawatir MBG akan menguras APBN dan memperlebar defisit. Namun, cara pandang ini seringkali keliru karena melihat MBG sebagai “biaya konsumsi” semata, bukan “investasi modal manusia”.
Stunting dan gizi buruk bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi. Anak yang kurang gizi hari ini adalah pekerja dengan produktivitas rendah di masa depan. Secara matematis, kerugian ekonomi akibat kegagalan investasi gizi jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk sepiring makan siang bergizi. MBG adalah instrumen untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang sudah terlalu lama menjerat bangsa ini.
Tudingan kedua menyasar pada tata kelola. Kekhawatiran akan kebocoran anggaran di tingkat pusat hingga daerah memang valid, namun bukan berarti programnya yang harus dibatalkan. Solusinya adalah digitalisasi dan transparansi.
Pemerintah tengah menyiapkan ekosistem yang melibatkan satuan pelayanan hingga ke tingkat desa. Dengan pelibatan Badan Gizi Nasional, pengawasan dapat dilakukan secara terpusat namun eksekusinya tetap terdesentralisasi. Penggunaan teknologi informasi untuk memantau distribusi makanan secara real-time akan menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik mengenai potensi kebocoran anggaran.
Satu hal yang sering luput dari radar para kritikus adalah dampak ekonomi turunan (multiplier effect). MBG tidak akan berjalan dengan skema katering besar yang tersentralisasi di Jakarta. Sebaliknya, program ini dirancang untuk menyerap produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Petani Lokal: Mendapat kepastian pasar untuk hasil panennya.
UMKM/Ibu Kantin: Dilibatkan dalam proses pengolahan makanan di sekolah-sekolah.
Logistik Desa: Menggerakkan roda ekonomi di level akar rumput.
Dengan kata lain, MBG adalah stimulus ekonomi kerakyatan yang paling masif dalam sejarah modern Indonesia. Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di desa-desa, memperkuat daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menghadapi Narasi “Salah Sasaran”
Ada pula kekhawatiran bahwa program ini akan dinikmati oleh mereka yang sudah mampu. Di sinilah pentingnya akurasi data. Pemerintah sedang melakukan validasi data agar prioritas diberikan kepada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting yang tinggi.
Namun, secara filosofis, memberikan makan siang di sekolah juga memiliki fungsi sosial: menghapus stigma. Di kantin sekolah, tidak ada perbedaan antara anak orang kaya dan anak orang miskin. Semuanya memakan menu yang sama, mendapatkan gizi yang sama, dan belajar tentang kesetaraan sejak dini.
Membangun bangsa tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah berani yang menuntut kolaborasi, bukan sekadar caci maki. Tudingan negatif harus dijawab dengan hasil nyata di lapangan, pengawasan yang ketat, dan komitmen yang tak tergoyahkan.
Jika kita berhasil mengelola program ini dengan integritas, maka 20 tahun dari sekarang, kita tidak lagi bicara tentang cara mengatasi kelaparan, melainkan bagaimana memimpin dunia dengan generasi yang tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh.
