JAKARTA — Pemerintah menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras sekaligus melindungi peternak rakyat dari tekanan harga di tingkat produksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan penyerapan telur melalui program MBG agar harga di tingkat peternak kembali bergerak menuju Harga Acuan Pemerintah (HAP).
“MBG itu adalah offtaker produksi petani. Ini menjadi offtaker-nya,” kata Amran di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional meningkatkan konsumsi telur dalam menu MBG. Jika sebelumnya telur hanya diberikan satu kali dalam sepekan, kini frekuensinya didorong menjadi dua kali untuk memperbesar serapan produksi peternak.
“Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN, konsumsi telur ditambah. Yang dulu satu kali satu minggu, menjadi dua kali,” ujarnya.
Menurut Amran, kebijakan ini penting karena program MBG saat ini menargetkan sekitar 60 juta penerima manfaat. Dengan cakupan sebesar itu, peningkatan konsumsi telur diyakini mampu menyerap surplus produksi sekaligus menahan anjloknya harga di tingkat peternak.
Ia menegaskan, MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi nasional, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi desa karena melibatkan rantai pasok pangan lokal dari hulu hingga hilir.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, dan asosiasi peternak telah melakukan konsolidasi nasional untuk menjaga harga telur tetap stabil.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan pemerintah tidak tinggal diam melihat harga telur sempat turun di bawah HAP.
“Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan tindakan koreksi. Besok kami meminta agar harga di tingkat peternak sudah naik menuju harga acuan,” katanya.
Pemerintah mencatat kondisi produksi telur nasional saat ini relatif kuat. Pada 2026, produksi telur ayam ras diproyeksikan mencapai sekitar 7,3 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 6,4 juta ton.
Menurut Agung, lonjakan produksi itu tidak lepas dari meningkatnya investasi di sektor peternakan layer, yang salah satunya didorong oleh kebutuhan pasokan untuk program MBG.
“Kenaikan ketersediaan telur year-on-year cukup tinggi, sekitar 30 persen karena ada minat peternak-peternak baru akibat program MBG,” tuturnya.
Sementara itu, Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional dan Asosiasi Peternak Layer Nasional meminta pemerintah terus memperkuat penyerapan pasar agar harga telur tidak kembali jatuh di bawah Rp25 ribu per kilogram.
Pemerintah menegaskan stabilisasi harga telur akan terus dikawal melalui penguatan distribusi, hilirisasi, dan perlindungan peternak rakyat agar subsektor perunggasan nasional tetap kuat dan berdaya saing.
