Yogyakarta – Program Badan Gizi Nasional melalui skema Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi siswa, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui penyerapan komoditas pangan seperti telur ayam ras yang belakangan mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan di pasar.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si., di Yogyakarta, Jumat (15/5/2026) mengatatakan, peningkatan konsumsi telur dalam program MBG dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu peternak ayam petelur yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi penurunan harga di tingkat produsen akibat overproduksi.
“Program MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui skema penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak,” ujar Prof Imamudin.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mendorong optimalisasi penggunaan telur dalam menu MBG sebagai bagian dari strategi menjaga harga telur ayam ras tetap stabil di tingkat peternak.
Prof Imamudin menilai kondisi tersebut merupakan fenomena pasar yang wajar ketika sebuah program pemerintah menciptakan permintaan baru dalam skala besar.
“Saya meliat itu sebagai fenomena pasar. Tugas pemerintah adalah memastikan mekanisme pasar berjalan baik. Produksi telur misalnya harus dijaga stabilitasnya dari sisi biaya produksi, harga pangan, distribusi, dan lainnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan,” jelasnya.
Menurut dia, ketika ada program besar seperti MBG, pasar secara otomatis akan memberikan respons.
“Begitu ada program dan permintaan, pasti ada respons pasar. Itu justru positif karena membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila penyerapan telur melalui MBG mampu memberi dampak positif, maka hal yang sama dapat terjadi pada komoditas lain seperti beras, sayuran, garam, bumbu dapur, hingga daging.
“Kalau fenomena telur bisa terjadi, berarti komoditas lain juga bisa ikut bergerak. Ini sinyal positif sebuah program. Dari sisi ekonomi, ada multiplier effect yang nyata,” katanya.
Dampak tersebut dinilai penting karena program MBG dapat menjadi penghubung antara kebutuhan gizi siswa dengan penguatan ekonomi rakyat melalui penyerapan produk lokal dari Petani, Peternak, Nelayan, hingga UMKM.
Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan komunikasi yang lebih kuat kepada pasar agar pelaksanaan MBG tidak justru memunculkan spekulasi baru terkait potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan bahan pangan secara nasional.
Menurutnya, dampak ekonomi MBG tidak bisa digeneralisasi karena setiap daerah memiliki karakter pasar yang berbeda. Di sejumlah wilayah dengan basis produksi kuat, program ini justru berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, di daerah dengan pasokan terbatas, perlu mitigasi agar tidak terjadi distorsi harga.
Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal.
Evaluasi tersebut perlu mencakup rantai pelaksanaan dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga makanan sampai ke tangan siswa. Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui titik-titik rawan yang dapat mengganggu mutu program maupun efisiensi anggaran.
Selain aspek teknis, kajian akademik juga dibutuhkan untuk mengukur dampak multiplier effect MBG terhadap peningkatan pendapatan Petani, Nelayan, pedagang pasar, hingga UMKM.
“Kalau dikelola benar, manfaat MBG bukan hanya untuk siswa. Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.
Namun demikian, pemerintah dinilai perlu lebih aktif menjelaskan dampak ekonomi program kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk soal tudingan bahwa MBG memperbesar utang negara.
“Masyarakat butuh penjelasan yang rasional. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, masyarakat pasti merespons positif,” ujarnya.
Menurut dia, isu utang negara harus ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional.
“Fenomena utang itu realitas negara berkembang karena kita menganut politik defisit anggaran. Pertanyaannya bukan ada atau tidak ada utang, tapi defisit itu dialokasikan untuk apa dan dampaknya apa bagi masyarakat,” katanya.
Ia menilai, logika masyarakat sebenarnya sederhana: pemerintah cukup menunjukkan bukti manfaat program.
“Kalau ada tuduhan MBG memperbesar utang, maka jawabannya harus berbasis data. Sejauh mana MBG meningkatkan kesehatan siswa, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kesehatan fisik, lalu sejauh mana program ini menyerap komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Itu yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, MBG dinilai tidak bisa berjalan sendiri. Program ini membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya maksimal.
“Program ini harus dikolaborasikan dengan sektor lain. Harus ada kesamaan persepsi dan langkah bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat agar dampaknya lebih besar,” katanya.
Ia menilai, kolaborasi itu dinilai penting, untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan dan menjaga efisiensi distribusi.
Di sisi lain, Prof Imamudin mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis dan cepat merespons isu.
“Sekarang masyarakat sudah well informed. Apa pun isu yang berkembang pasti cepat trending. Belum lagi ada faktor politiking. Jadi wajar kalau muncul kritik, misalnya soal kualitas MBG yang dianggap belum standar,” katanya.
Karena itu, isu tata kelola dan potensi korupsi harus direspons secara serius oleh pemerintah.
“Jangan sampai program sebesar ini dibajak oleh kelompok kecil yang punya kepentingan pragmatis, baik politik maupun ekonomi. Ini tugas berat pemerintah, bukan hanya menggulirkan program, tapi juga membersihkannya dari oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.
Pun terkait langkah pemerintah yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan program yang dinilai sebagai sinyal positif.
“Ketika pemerintah melibatkan KPK, itu langkah yang sangat tepat dan patut diapresiasi. Publik pasti akan melihat ada keseriusan menjaga integritas program,” katanya.
Dengan komunikasi publik yang kuat, pengawasan ketat, serta sinergi lintas sektor, MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu program strategis nasional yang bukan hanya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa hingga tingkat nasional.
