JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan ruang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program melalui pembenahan data penerima manfaat, mekanisme distribusi, hingga sistem pelaksanaannya.
Hojin menilai evaluasi merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan sebuah program nasional yang berskala besar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas implementasi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Program sebesar MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal. Yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan, dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan,” kata Chamad Hojin kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).
Menurut Hojin, langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah sejalan dengan hasil Survei Nasional Puspoll Indonesia yang dilaksanakan pada 18–26 Mei 2026.
Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan dukungan terhadap Program MBG. Namun, tingkat dukungan tersebut mengalami penurunan dibandingkan survei sebelumnya, dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026.
Di sisi lain, sebanyak 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa pelaksanaan MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Dalam pemetaan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, MBG juga termasuk program yang dinilai masyarakat masih memerlukan pembenahan pada aspek implementasi.
Meski demikian, Hojin menekankan bahwa temuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap tujuan program.
Menurutnya, masyarakat tetap mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun menginginkan pelaksanaan yang lebih baik dan lebih akuntabel.
“Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei, terdapat sejumlah aspek yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat dalam pelaksanaan MBG, meliputi: ketepatan sasaran penerima manfaat;
kualitas dan keamanan makanan; transparansi pengelolaan anggaran; tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); mekanisme pengawasan di lapangan; serta manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Hojin menilai langkah Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap validitas data penerima manfaat maupun mekanisme pelaksanaan program merupakan respons yang tepat terhadap berbagai aspirasi tersebut. Menurutnya, pemerintah menunjukkan sikap adaptif dengan menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
“Pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat,” katanya.
Puspoll Indonesia juga berpandangan bahwa evaluasi MBG sebaiknya tidak berhenti pada pembaruan data administrasi semata. Hojin mendorong agar proses evaluasi diperluas mencakup audit rantai pengadaan, penerapan standar keamanan pangan, sistem distribusi, mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, hingga pengukuran dampak program terhadap peningkatan status gizi anak.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang dibangun. Yang lebih penting adalah sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi anak, meringankan beban ekonomi keluarga, serta menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
“Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi. Kami melihat langkah Presiden ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kredibilitas sekaligus keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” tutup Chamad Hojin.
