JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempertimbangkan langkah baru untuk memperketat pengawasan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyebut penggunaan test kit di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji.
Gagasan tersebut muncul setelah kasus dugaan keracunan makanan MBG yang dialami ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Sudaryono mengatakan pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi perlu dilakukan lebih jauh. Menurut dia, pengecekan secara organoleptik seperti melihat bentuk, mencium aroma, atau mencicipi makanan belum selalu cukup untuk mendeteksi potensi kontaminasi.
“Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi chemical untuk mengecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Sudaryono menuturkan, kasus di Berastagi menjadi perhatian karena makanan yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan sebelumnya telah dicicipi dan tidak menunjukkan persoalan secara kasatmata.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya metode pemeriksaan tambahan sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat.
“Keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi, di bau, di rasa, dicicipi. Sudah di bau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi,” katanya.
Karena itu, BGN tengah melihat kemungkinan penggunaan test kit sebagai lapisan pemeriksaan tambahan di dapur MBG.
Pertimbangan tersebut juga diperoleh dari evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang telah menerapkan metode serupa. Salah satunya adalah dapur yang dikelola Bhayangkari dari unsur Polri.
“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG, salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas. BGN, kata dia, tidak ingin kasus keracunan makanan kembali terjadi.
Sudaryono juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang mengabaikan standar keamanan pangan.
Dari sekitar 27 ribu dapur MBG yang beroperasi, ia menyebut sebagian besar telah menjalankan pelayanan dengan baik. Namun, evaluasi tetap dilakukan terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi standar.
“Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik,” katanya.
BGN, lanjut Sudaryono, akan memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Namun, dapur yang tidak mampu memenuhi standar akan menghadapi sanksi tegas.
“Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup,” tegasnya.
Tidak hanya fasilitas, personel yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan juga akan dievaluasi. Sudaryono bahkan menyatakan siap mencopot atau memberhentikan ASN maupun PPPK yang terbukti tidak mampu menjalankan standar kerja yang ditetapkan.
“Bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan keracunan makanan MBG terjadi pada siswa SMA Negeri 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan program MBG pada Kamis (13/8/2026). Hingga Jumat (14/8/2026), jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan disebut mencapai 353 orang.
Sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga kondisi tubuh melemah. Kasus tersebut menjadi salah satu evaluasi bagi BGN untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan di seluruh jaringan SPPG.
Bagi Sudaryono, perluasan sistem pemeriksaan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah dapur dan penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang sampai ke meja anak-anak benar-benar aman dikonsumsi.
