LEBAK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di daerah tertinggal. Di Kabupaten Lebak, Banten, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga mulai memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Salah satunya dirasakan warga Desa Tambak Cimarga. Melalui SPPG Tambak Cimarga 02, ribuan penerima manfaat kini mendapatkan makanan bergizi dengan menu yang sebelumnya relatif sulit mereka konsumsi secara rutin.
Pemilik SPPG Tambak Cimarga 02 Yayasan Amal Rakyat Banten Bersatu, Eli Suhaeli, mengatakan kualitas dan kebersihan makanan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan MBG.
“Kita memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas dan higienis asupan makanan bergizi untuk pelajar dan ibu hamil, ibu menyusui serta balita yang menjadi penerima manfaat program MBG,” kata Eli dalam keterangannya di Lebak, Kamis.
Menurut Eli, manfaat program tersebut terasa lebih kuat bagi masyarakat Desa Tambak Cimarga yang termasuk wilayah tertinggal. Anak-anak kini memiliki akses lebih baik terhadap sumber protein, sayuran, dan buah-buahan sebagai bagian dari menu MBG.
Sejumlah buah seperti anggur, pir, dan apel yang sebelumnya dinilai tidak mudah diperoleh secara rutin oleh sebagian masyarakat, kini dapat masuk dalam menu makanan yang diterima penerima manfaat.
Program tersebut, kata Eli, diharapkan turut mendukung pertumbuhan anak, meningkatkan konsentrasi serta semangat belajar, sekaligus menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045.
SPPG Tambak Cimarga 02 saat ini melayani sekitar 3.345 penerima manfaat. Mereka terdiri atas pelajar serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B.
Untuk memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar keamanan pangan, pengelola menyatakan fasilitas dapur telah dilengkapi berbagai persyaratan yang direkomendasikan Badan Gizi Nasional (BGN).
Di antaranya sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points.
Kelengkapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengolahan makanan berlangsung secara higienis, mulai dari persiapan bahan hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Tak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, operasional SPPG juga membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Eli mengatakan pihaknya mempekerjakan 49 warga setempat, terutama dari keluarga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami merekrut tenaga kerja sebanyak 49 warga setempat dari keluarga miskin dari DTSEN sesuai arahan pemerintah,” ujarnya.
Dengan demikian, aktivitas dapur MBG diharapkan tidak berhenti pada distribusi makanan. Perputaran kegiatan SPPG juga dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus membuka peluang bagi perekonomian masyarakat desa.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Lebak Amir Hamzah mengatakan pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut dia, sejauh ini kualitas makanan MBG di wilayah Lebak relatif baik. Pihaknya juga belum menerima keluhan dari penerima manfaat maupun masyarakat terkait makanan yang disalurkan.
“Selain itu, juga belum ditemukan anak-anak yang mengalami keracunan, seperti di daerah lain,” kata Amir.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pengawasan dilonggarkan. Satgas MBG Kabupaten Lebak secara berkala melakukan pemantauan terhadap dapur-dapur SPPG yang beroperasi.
Saat ini terdapat sekitar 200 SPPG yang menjadi bagian dari penyelenggaraan program MBG di wilayah tersebut.
Amir menegaskan pengelola dapur harus menjadikan kualitas dan higiene makanan sebagai prioritas. Pengelola yang tidak memenuhi standar akan mendapatkan tindakan tegas.
“Kami akan menindak tegas pengelola dapur SPPG yang sudah beroperasi sekitar 200 unit jika kualitas rendah dan tidak mengutamakan higienis,” ujarnya.
Bagi masyarakat di Desa Tambak Cimarga, kehadiran SPPG menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak yang lebih luas. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat, program tersebut berpotensi menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar dapur. (Ant)
