JAKARTA — Upaya mencegah intoleransi dan radikalisme di Asia Tenggara mulai diarahkan semakin kuat ke ruang pendidikan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berbagi pengalaman mengenai bagaimana keberagaman dapat dikelola melalui pendidikan lintas budaya dan agama.
Enam delegasi dari Kamboja, Laos, dan Vietnam datang ke Jakarta untuk mempelajari penerapan Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dikembangkan Institut Leimena. Program tersebut berlangsung selama 19–23 Agustus 2026.
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi pertukaran pengalaman. Para delegasi diajak melihat langsung bagaimana pendidikan inklusif dan dialog lintas iman digunakan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi intoleransi dan ekstremisme.
Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho mengatakan pengalaman Indonesia dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara-negara lain di kawasan, meski penerapannya tetap harus disesuaikan dengan karakter masing-masing negara.
“Kami ingin berbagi pengalaman yang kami miliki di Indonesia karena Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya ini bertujuan membangun kohesi sosial dan berkaitan erat dengan upaya bangsa kami dalam mengelola keberagaman,” ujar Matius.
Menurut dia, Indonesia tidak bermaksud menawarkan satu model yang harus ditiru begitu saja. Justru, pertukaran pengalaman tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama antarnegara ASEAN untuk menghadapi persoalan radikalisme.
“Kami memandang baik berbagi pengalaman ini dengan negara-negara lain di Asia Tenggara,” katanya.
Selama berada di Jakarta, para delegasi dari kementerian agama dan akademi politik tiga negara tersebut mengikuti sejumlah agenda yang memperlihatkan praktik pendidikan multikultural di Indonesia.
Mereka mengamati lokakarya yang melibatkan para guru dalam membangun kemampuan mencegah masuknya doktrinasi radikal di lingkungan pendidikan. Para delegasi juga mengunjungi Masjid Istiqlal dan berdialog dengan sejumlah pihak mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.
Pertukaran pengalaman itu memperlihatkan bahwa pencegahan radikalisme tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pendidikan dan kemampuan membangun dialog dengan kelompok berbeda juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tahan masyarakat.
Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Senior Fellow Institut Leimena Alwi Shihab mengatakan pendekatan tersebut dimulai dari kemampuan seseorang memahami ajaran agamanya sendiri, termasuk bagaimana agama memandang orang yang berbeda.
“Dimulai dari kompetensi pribadi artinya kami mengetahui betul inti dari ajaran agama kami dalam memandang orang lain yang berbeda,” kata Alwi.
Ia mencontohkan bahwa pemahaman keagamaan yang baik justru dapat menjadi landasan untuk membangun kerja sama dan menghargai kelompok lain.
Program LKLB, lanjut Alwi, lahir dari kegelisahan terhadap temuan survei pada 2019 mengenai tingkat intoleransi di kalangan guru agama. Jika tidak direspons melalui pendidikan, persoalan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan sosial dan persatuan masyarakat.
Pertukaran pengalaman antara Indonesia, Kamboja, Laos, dan Vietnam menunjukkan bahwa isu intoleransi dan ekstremisme tidak berhenti pada batas negara.
Perkembangan teknologi informasi membuat narasi kebencian dan ekstremisme dapat menyebar lintas wilayah. Karena itu, kerja sama negara-negara ASEAN dalam memperkuat pendidikan yang inklusif dinilai semakin relevan.
Peneliti Erasmus University Rotterdam Yuyun Wahyuningrum menilai metode LKLB memiliki peluang untuk dikembangkan dalam konteks negara-negara Asia Tenggara.
“LKLB adalah salah satu metodologi yang kami anggap bisa direplikasi di konteks negara-negara Asia Tenggara untuk mendukung perdamaian dan mencegah terorisme,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Bhante Partono Nyana Suryanadi Mahathera. Menurut dia, dialog lintas iman dapat menjadi sarana membangun kepercayaan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.
“Saya melihat bahwa pendekatan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memperluas dialog lintas iman di tengah masyarakat majemuk,” katanya.
Sementara itu, Pdt. Henriette T. Hutabarat mengatakan pertemuan tersebut juga dirancang sebagai ruang aman bagi delegasi untuk menyampaikan pertanyaan, termasuk mengenai persoalan sensitif yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan keberagaman di Indonesia.
Menurut dia, keterbukaan menjadi bagian penting dari proses pertukaran pengalaman. Perwakilan Indonesia perlu memberikan jawaban secara jujur sekaligus tetap menghormati perbedaan.
Program tersebut memperlihatkan pendekatan berbeda dalam menghadapi radikalisme. Jika narasi ekstremisme berusaha membangun batas antara “kami” dan “mereka”, pendidikan lintas budaya justru membuka ruang perjumpaan agar perbedaan dapat dipahami tanpa harus menjadi sumber konflik.
Institut Leimena menyebut program LKLB telah melatih lebih dari 11 ribu pendidik. Pengalaman tersebut kini diperkenalkan kepada negara-negara tetangga sebagai bagian dari pertukaran praktik baik di kawasan.
Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, tantangannya bukan menghapus keberagaman, melainkan memastikan perbedaan tidak dimanfaatkan menjadi bahan bakar intoleransi.
Melalui pendidikan, dialog lintas iman, dan penguatan kemampuan berpikir kritis, keberagaman diharapkan dapat menjadi modal sosial untuk membangun perdamaian sekaligus mempersempit ruang tumbuhnya ekstremisme.
