Jakarta, Moderat – Setelah sempat terhenti sejak 2017, Kementerian Pekerjaan Umum akan kembali melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Mangkraknya normalisasi itu yang disinyalir sebagai salah satu penyebab banjir besar yang menggenangi Jakarta di tahun baru 2020. Dari total 33 km, normalisasi itu baru terealisasi 16 km.
“Saya kira iya (dilanjutkan normalisasi). Normalisasi sama, kan sudah banyak dibahas, semua butuh dilebarkan di video Pak anies juga sama dilebarkan kemudian dibikin supaya penampung air lebih banyak,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/20).
Basuki menyebut, saat ini normalisasi terhenti di wilayah sekitar Kampung Pulo dan Otista. Sehingga dua kawasan tersebut masih terimbas banjir. “Sebelum kampung Pulo. ini alirannya kan ke sana ke utara, ini dari Bogor, jadi Ini kejadiannya,” tuturnya.
Pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menuntaskan kendala-kendala pada proyek normalisasi. Nantinya dari sisi pembangunan akan dikerjakan oleh PUPR, sementara dari sisi pembebasan lahan menjadi urusan Pemda DKI.
“Jadi itu tetap Pemprov itu tugasnya membebaskan lahan. Kami membangun. Itu kolaborasi. Tapi ya itu harus dilihat detail. Harus liat skemanya. Saya enggak mau debat lah, saya tidak dididik untuk berdebat,” pungkas dia.
Basuki menyebut penyebab banjir Jakarta karena belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir. Di mana, sejak 2017, belum dapat dilakukan normalisasi pada keempat sungai karena terkendala pembebasan lahan.
Empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang juga menjadi lokasi terparah banjir Jakarta antara lain Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk dapat mengantisipasi datangnya banjir lanjutan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis sehari sebelumnya.
Pada keempat sungai tersebut kini dilakukan upaya pengendalian banjir. Seperti Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung yang sudah ditangani 16 km dari rencana keseluruhan 33 km.
Di hulu Sungai Ciliwung juga tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah di atas 90 persen dan progres fisik saat ini mendekati 45 persen. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.
Untuk percepatan pelaksanaan Sodetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) CiliwungCisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR ke Gubernur DKI pada 26 Desember 2019.
“Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sodetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter,” ujar Menteri Basuki.
Sementara untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi, di mana pada 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.
