Bogor – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi penanggulangan terorisme dengan TNI dan Polri sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018. Hal itu ditindaklanjuti BNPT dengan mengumpulkan seluruh jajaran petinggi pasukan khusus TNI-Polri di Kantor BNPT, Sentul, Bogor, Senin (7/7/2020).
“Diperlukan sinergitas TNI-Polri pada aspek pencegahan dalam konteks deteksi inteijen. Lalu pembinaan teritorial melalui aparat teritorial Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam konteks wawasan kebangsaan, termasuk penyiapan sumber daya ketika menghadapi ancaman terorisme dengan ancaman tingkat tinggi,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar.
Acara tersebut dihadiri Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI-AD, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE., M.Tr. (Han), Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI-AL Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han), Komandan Korps Pasukan Khas (Dankorpaskhas) TNI-AU, Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono, SE, M.Tr. (Han), Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) Polri, Irjen. Pol. Drs. Anang Revandoko serta Wakil Komandan Komando Operasi Khusus (Wadan Koopssus) TNI, Brigjen TNI (Mar) Widodo.
Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan bahwa sesuai yang diamanat dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme, BNPT sendiri selama ini lebih banyak berfokus pada upaya Pencegahan.
“Seperti yang tadi juga telah ditampilkan pada video profil BNPT, kami di BNPT memang lebih berfokus pada upaya pencegahan. Karena Undang-Undang tersebut ada 3 kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan terorisme yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi,” kata Boy.
Ia menjelaskan di dalam UU No.5 tahun 2018 tersebut juga mengakomodir peran dari TNI yang mana saat ini Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelibatan TNI tersebut masih dalam proses. di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini mungkin juga sedang berkonsultasi dengan DPR
“Kami juga diundang rapat juga para rapat di kantor Kementerian Polhukam untuk membahas hal tersebut. Jadi pelibatan TNI ini dalam Undang undang tersebut diatur di dalam Pasal 43 huurf I, dimana ada peran TNI didalamnya baik dalam Pencegahan maupun dalam Penindakan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam pencegahan sebagai upaya membangun Kesiapsiagaan Nasional, aparat teritorial sangat diharapkan bisa membantu memberikan dukungan. Karena masalah terorisme ini merupakan bagian dari perang ideologi, dimana ideologi Pancasila harus diyakinkan kepada semua pihak.
“Ini perang informasi, perang opini antara kita (negara) dengan kelompok-kelompok yang mengusung ideologi non Pancasila. Kita harus berupaya melakukan pencegahan dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Aparat territorial baik dari TNI-Polri sudah terbiasa melakukan itu baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas di daerah. Kita harus mencegah masuknya ideologi lain,” ujarnya.
Menurutnya, TNI-Polri adalah pilar utama dalam menhjaga NKRI ini, oleh sebab itu upaya upaya pencegahan di masyarkaat untuk tidak memberikan ruang kepada mereka-mereka yang menyebarluaskan paham-paham ideologi yang anti Pancasila.
“Karena Pancasila ini merupakan warisan leluhur pendiri bangsa. Maka dari itu tugas TNI dan Polri memastikan bahwa Pancasila tetap eksis di NKRI ini,” ucapnya.
Sementara itu Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, menegaskan Kopassus siap dilibatkan banyak dan mendukung BNPT untuk melaksanakan tugas-tugas penanggulangan terorisme sepagai upaya untuk menjaga keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ancaman terorisme kedepan semakin dinamis. Aksi terorisme ini bukan hanya bersifat penyanderaan ataupun pembajakan saja, tetapi kita lihat dalam dinamika global ini mereka sudah melakukan penyerangan secara massif. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara harus hadir sehingga TNI-Polri yang dikoordinir BNPT siap melaksanakan tugas-tugas penanggulangan terorisme,” ujar Mayjen I Nyoman Cantiasa.
Dankormar, Mayjen TNI (Mar) Suhartono mengatakan bahwa Korps Marinir akan selalu mempersiapkan diri untuk bisa mendukung tugas penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT. Dimana aksi terorisme ini tentu menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
Sementara Dankorpaskhas, Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono, mengatakan bahwa Korps Pasukan Khas sebagai Kotama Operasional di TNI sebagai kekuatan terpusat juga siap untuk mendukung kegiatan BNPT dalam penanggulangan terorisme.
“Kami juga menyambut baik, nanti kita juga berlatih apa yang harus kami siapkan untuk membantu terlibat di dalam penugasan BNPT kedepannya. Tugas BNPT itu begitu luas dan lebar. Sehingga semua komponen-komponen yang memang diperlukan harus siap.”
Hal senada diutarakan Dankorbrimob, Irjen Pol. Anang Revandoko. Ia mengapresiasi adanya pertenuan yang sangat luar biasa ini sebagai bentuk keterpaduan antara Pasukan Khusus dari TNI dan Polri bisa menjadi satu dalam rangka penanggulangan teror.
“Jajaran Korps Brimob Polri siap mendukung kebijakan dari Kepala BNPT , karena kami dari jajaran Korps Brimob Polri sudah dibekali untuk penanganan teror. Harapan kami bisa lebih solid lagi dalam peannggulangan terror dari mulai penangkalan, pencegahan sampai pada upaya penindakan dan rehabilitasi, “ ujar Irjen Pol. Anang Revandoko.
Dalam ksempatan tersebut Wadan Koopssus TNI, Brigjen TNI (Mar) Widodo, mengatakan bahwa pihaknya berharap adanya satu legal formal yang dapat mendukung. kerjsama dengan BNPT kedepan. Hal ini agar Koopssus TNI dapat melaksanakan tugas yang bisa lebih maksimal lagi.
“Ini yang kita harapkan sehingga kami bisa lebih leluasa dalam bergerak. Saya kira BNPT sudah mendukung ini semua,” ucap Brigjen TNI (Mar) Widodo
Selain dihadiri para Komandan Pasukan Khusus TNI-Polri, acara ini juga dihadiri para Asisten Intelijen (Asintel) atau Asisten Operasi (Asop) serta para Komandan Satuan Operasional di bidang Penanggulangan Teror (Counter Terrorism Unit) dari masing-masing Pasukan Khusus TNI-Polri tersebut seperti Dansat 81 Kopassus, Dandenjaka TNI-AL, Dansat Bravo 90/AT Paskhas serta Danpas Gegana Brimob.
Turut hadir pula para pejabat eselon I BNPT yakni Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, M.Hum; Deputi III bidang Kerjasama Internasional, Andika Chrisnayudanto, SIP, SH, MA serta para pejabat eselon II dan III lainnya.
