Bandung – Tahun Kalender 2023 mencatat absennya aksi terorisme terbuka di Indonesia. Catatan ini bahkan menjadi perhatian internasional mengingat Indonesia adalah negara dengan risiko aksi terorisme yang cukup tinggi. Global Index Terrorism memasukkan Indonesia sebagai negara ke-24 dengan tingkat keterpaparan tertinggi di dunia.
Karena itu, situasi ini selain menjadi pencapaian, juga sekaligus tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penanggulangan dan penindakan terorisme, utamanya kepolisian. Kepolisian menjadi salah satu komponen yang berhasil menjaga tahun 2023 tetap aman dan kondusif.
Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, MSi mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia, Densus 88 Anti-teror, TNI, dan seluruh lapisan masyarakat di sela kunjungannya ke Markas Polda Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2024. Kunjungan ini sekaligus menjadi forum silaturahmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Polda Jawa Barat.
“Apresiasi layak ditujukan kepada jajaran Kepolisian RI karena selama tahun 2023 tidak ada serangan teror terbuka.” Terang Jenderal Bintang Tiga itu di Ruang Rapat Herman Sudjanadiwirja Polda Jawa Barat, Jum’at (2/2/2024).
“Namun jika mengacu pada teori gunung es, zero terrorist attack itu hanyalah yang terlihat di permukaan.” sambungnya.
Di depan jajaran pejabat utama Polda Jabar, Rycko mengurai beberapa tantangan dan ancaman yang bersembunyi di bawah puncak gunung es itu.
Pertama, katanya, terjadi peningkatan sel radikalisasi yang komposisi utamanya adalah remaja, perempuan, dan anak-anak. Menurutnya, kewaspadaan terhadap ancaman terorisme juga harus perlu ada meskipun pada tahun 2023 telah terjadi fenomena zero terrorist attack.
Kedua, terjadi peningkatan pengumpulan dana secara ilegal oleh kelompok radikal terorisme memanfaatkan kultur masyarakat Indonesia yang dermawan, cenderung suka bersimpati, dan rendah hati. Kelompok-kelompok ini, kata Kepala BNPT, sekarang masif menggunakan konflik Gaza-Israel sebagai momentum menggalang simpati publik untuk melakukan penggalangan dana.
“Pintu masuk ideologi radikal terorisme adalah jubah dan atribut keagamaan yang dituturkan dari lisan tokoh agama yang ‘primordial’.” Terangnya.
Berdasar realita ini, Rycko menyebut perlunya penguatan strategi simultan penanggulangan terorisme dengan membangun ketahanan dan kesadaran publik di ruang maya serta penegakkan hukum yang tegas dan pro aktif. Kepala BNPT juga mengingatkan bahwa ideologi radikal mengkristal menjadi sebuah dogma di dalam diri seseorang yang membuatnya selalu merasa benar, meskipun sedang melakukan tindakan kriminal.
“Kejahatan terorisme yang diserang adalah keyakinan, sedangkan kejahatan lain yang diserang adalah kebutuhan.” tutur Rycko.
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menambahkan perkembangan paham dan aksi radikal terorisme khususnya menjelang Pemilu 2024. Ia mengatakan, perkembangan teror global masih masif dari ISIS, Al Qaeda, dan sel-sel jaringan teroris tingkat regional, khususnya di Indonesia. Beberapa jaringan teror internasional bahkan menargetkan pemilu sebagai momentum aksi teror, misalnya di Pakistan, Filipina, dan Afghanistan.
“Indonesia masih menjadi negara yang rentan terpapar ideologi radikal terorisme di dunia.” terang Ibnu Suhendra.
“Ini menjadi catatan serius masyarakat kita menjelang Pemilu 2024,” sambung lulusan Akpol 1993 ini.
Menurutnya, pemilu menjadi ajang yang tepat bagi kelompok militan ini karena pada dasarnya tujuan akhir mereka adalah politik negara bernama khilafah, bukan agama. Ibnu menggarisbawahi bahwa ancaman terorisme masih nyata di depan nyata menjelang Pemilu 2024. Densus 88, terang Ibnu, menangkap terduga teroris di Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo yang mengaku akan merencanakan aksi menjelang Pemilu 2024.
Artinya, bahwa tantangan pencegahan radikal terorisme ini harus intens menjangkau ruang-ruang online, tetapi tidak lalu mengabaikan yang offline. Karena menurutnya, pola propaganda radikal terorisme nyatanya tidaknya hanya berubah dari offline ke online, namun juga berubah pola dari yang mulanya jihad qital menuju “jihad konstitusi”.
“Khusus di Jawa Barat, belum ada kegiatan kelompok militan seperti Jemaah Islamiyah yang mengarah pada aksi teror menjelang Pemilu 2024. Jamaah Ansharu Daulah juga belum terlihat mengancam baru-baru ini, baik di media online maupun offline,” papar Ibnu Suhendra.
Namun, langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap ancaman di ambang Pemilu 2024 tetap perlu disiagakan. Hal ini mengingat strategi propaganda yang semakin samar untuk diidentifikasi dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia, yaitu sejumlah 30 juta jiwa. Terlebih, Jawa Barat masuk dalam 12 teratas provinsi paling rentan terpapar radikal terorisme.
“Menjelang Pemilu 2024, pembinaan dan peningkatan kewaspadaan untuk mengantisipasi pola propaganda di segmen online dan offline perlu ditingkatkan,” pungkas Ibnu Suhaendra.
Acara kunjungan kerja BNPT ke Mapolda Jabar tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel (Sus) Harianto, S.Pd., M.Pd. dan jajaran staf BNPT lainnya.
Dari pihak Polda Jabar, hadir Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Bariza Sulfo, Direktur Penindakan Densus 88 AT Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, Karolog Polda Jabar Kombes Pol. Dr. Yasir, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jabar Kombes Pol. M. Hidayat B., Kabidkum Polda Jabar Kombes Pol. Wahyu Wimhardjanto, Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol. Surawan, dan para pejabat utama lainnya.
