Jakarta: Pemerhati Siber Ardi Sutedja memperkirakan pelaku terorisme akan menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam melakukan aksinya. Terutama dalam penggalangan opini tindak terorisme dengan menerapkan Deep Fake (teknologi manipulasi video dan audio).
“Salah satunya yang biasa dilihat masyarakat adalah dengan melakukan Deep Fake,” kata Ardi dikutip dari laman rri.co.id, Minggu (28/7/2024).
Ardi menjelaskan, penerapan Deep Fake ini biasanya menggunakan tokoh-tokoh tertentu. Dimana seolah-olah tokoh tersebut menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. “Sebenarnya itu cuma gambar yang bersangkutan tetapi suara belum tentu itu disampaikan tokoh tersebut,” ucapnya.
Ia mencontohkan, penggunaan kecerdasan buatan digunakan pihak-pihak tertentu. Dimana seolah-olah Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin.
“Itu salah satu contoh deep fake,” kata Ardi.
Terkait hal ini, Ardi menekankan, pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Hal ini efektif dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh Deep Fake tersebut.
“Tetapi memang tidak semua masyarakat tertarik untuk belajar tentang literasi digital, karena kesibukan dan rutinitasnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wamenkominfo Nezar Patria menegaskan telah mengantisipasi peluang penyebaran disinformasi yang menggunakan teknologi AI dan Deep Fake.
“Melalui algoritma dan otomasi yang dapat menghasilkan bias maupun otomasi yang bersifat preskriptif serta penyalahgunaan algoritma yang berpotensi menimbulkan disinformasi,” ucapnya. (TA)
Tiga Pilar Pemerintahan Desa Harus Tanggap Terhadap Aktivitas Masyarakat
Jakarta – Tiga pilar pemerintahan desa dan kelurahan (bintara pembina desa/babinsa, bhayangkara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat/bhabinkamtibmas, serta kepala desa/lurah) harus peka dan tanggap terhadap aktivitas dan perubahan perilaku masyarakatnya. Ini penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi terorisme.
Hal itu dikatakan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Wawan Ridwan. Menurutnya, modus penyebaran paham radikal terus berkembang dan menyasar kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan remaja.
“Penyebaran paham radikal terorisme saat ini sangat berkembang sehingga mereka harus diberikan pengetahuan agar lebih memiliki kemampuan dalam mencegah dan mendeteksi kemungkinan penyebaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing,” jelas Wawan, Jumat (26/7/2024).
Maka dari itu, kata Wawan, BNPT RI tengah rutin menyelenggarakan pelatihan bagi tiga pilar pemerintahan desa/kelurahan sebagai upaya memperkuat keamanan nasional serta mencegah radikalisme dan terorisme. Salah satunya, di Surabaya dan sekitarnya.
Berdasarkan Indeks Risiko Terorisme (IRT) yang cukup tinggi di Jawa Timur, pelatihan tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas individu tiga pilar tersebut saja, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menekankan bahwa tugas penanggulangan terorisme harus secara bersama sehingga pencegahan di tengah masyarakat dapat terlaksana secara optimal.
“Tugas penanggulangan terorisme tidak mungkin bisa oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, harus bersama-sama untuk mencegahnya,” ujar Direktur Wawan.
Pelatihan yang digelar BNPT RI itu mencakup berbagai materi penting, mulai dari pemahaman dasar mengenai radikalisme dan terorisme, teknik-teknik deteksi dini, hingga strategi pencegahan yang efektif.
