Teheran – Tahun 2025 tampaknya akan menjadi tahun penuh tantangan bagi Iran, di tengah kombinasi tekanan internasional dan ketegangan domestik. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, bersama dengan meningkatnya perlawanan perempuan terhadap aturan rezim teokrasi, menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan di Teheran.
Arash Azizi, seorang sejarawan dan pengamat Iran di Universitas Clemson, AS, menilai bahwa Iran berada pada titik kritis. “Pemimpin Republik Islam Iran tidak punya banyak pilihan selain mengubah kebijakan mereka,” katanya kepada DW. Menurut Azizi, pemerintah Iran harus segera menjalin kesepakatan dengan negara-negara Barat untuk mengurangi sanksi internasional dan menyelamatkan ekonomi yang terus memburuk.
Kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Donald Trump diperkirakan akan melanjutkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang menambah kekhawatiran di Teheran. Para pemimpin rezim, yang telah menghadapi berbagai pergolakan selama beberapa dekade, kini ditantang untuk bertahan di tengah gelombang perubahan besar.
Sembilan bulan terakhir mencerminkan tahun yang penuh gejolak bagi Iran. Pada musim semi, Presiden Ebrahim Raisi, seorang tokoh garis keras yang dianggap penerus Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dalam kecelakaan helikopter. Kematian mendadak ini membuka jalan bagi pemilu presiden dini, yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Massoud Pezeshkian, seorang politisi moderat.
Di musim panas, Teheran diguncang oleh pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, saat ia berada di Iran. Haniyeh adalah tokoh penting dalam koalisi anti-Israel, yang juga dikenal sebagai “poros perlawanan.” Kematian ini diperburuk oleh hilangnya pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dalam sebuah operasi militer Israel, serta runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Rangkaian peristiwa ini melemahkan posisi strategis Iran di kawasan.
Di tengah tekanan eksternal, Iran berusaha menenangkan hubungan dengan negara-negara Barat. Sebuah artikel oleh Mohammad Javad Zarif, mantan Menteri Luar Negeri Iran, dalam majalah Foreign Affairs, menyebutkan kesediaan Iran untuk bernegosiasi, termasuk dalam isu Palestina. Namun, Azizi meragukan bagaimana pandangan ini bisa diterapkan di dalam negeri, mengingat sikap keras Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei terhadap Israel.
Ketegangan juga muncul terkait program nuklir Iran. Seruan untuk mempercepat pengembangan senjata nuklir mengemuka setelah serangkaian kekalahan Iran di kawasan. Namun, tekanan internasional, terutama dari Jerman, Prancis, dan Inggris, mendorong pembicaraan lanjutan mengenai pembatasan program nuklir Iran.
Di dalam negeri, konflik semakin memanas. Undang-undang hijab yang lebih ketat, yang diberlakukan pada 2023, memicu kemarahan warga, terutama perempuan. Presiden Pezeshkian bahkan harus menggunakan hak veto untuk menghentikan aturan tersebut, namun kelompok garis keras terus mendesak pemberlakuannya. Menurut Saba Alaleh, seorang pakar psikoanalisis sosial, aturan ini hanya akan memicu lebih banyak protes, mengingat masyarakat Iran telah berkembang dan tidak lagi tunduk pada intimidasi tradisional.
Presiden Pezeshkian dan beberapa penasihat Khamenei, termasuk Ali Larijani, telah menyuarakan penolakan terhadap undang-undang ini, yang mereka anggap kontraproduktif bagi stabilitas masyarakat. Namun, ketegangan internal ini tetap menjadi tantangan besar bagi rezim yang tengah melemah.
