Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengakhiri masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menilai lembaga ad-hoc tersebut tidak memberikan hasil signifikan dan justru menimbulkan kegaduhan publik.
“Untuk Satgas BLBI, nanti saya masih dalam proses evaluasi. Tapi saya melihat hasilnya tidak banyak, terlalu lama, dan cuma bikin ribut saja,” ujar Purbaya saat mengisi acara Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Menurutnya, efektivitas Satgas BLBI yang dibentuk untuk menagih dan menuntaskan aset eks-obligor dan debitur BLBI perlu dikaji ulang.
“Income-nya enggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu,” tegasnya.
Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa langkah pembubaran masih menunggu hasil asesmen mendalam terhadap kinerja dan kontribusi Satgas selama ini. Ia memastikan keputusan akan diambil secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak hukum maupun administratif.
Dalam kesempatan yang sama, sang Bendahara Negara juga menyinggung soal gugatan hukum yang diajukan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) terhadap Menteri Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan tersebut didaftarkan dengan Nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat (12/9). Berdasarkan informasi yang beredar, Tutut menggugat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025, yang berisi larangan bepergian ke luar negeri terkait pengurusan piutang negara. Keputusan itu diterbitkan pada 17 Juli 2025, ketika kursi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.
Namun Purbaya memastikan bahwa perkara itu telah selesai.
“Gugatan Mbak Tutut sudah dicabut. Kita hormati langkah itu. Saya juga sudah bertemu langsung dan berdiskusi dengan beliau,” kata Purbaya.
“Pada dasarnya, Mbak Tutut menghormati langkah-langkah yang diambil pemerintah,” tambahnya.
Langkah Purbaya ini menandai babak baru dalam pengelolaan warisan kasus BLBI yang selama lebih dari dua dekade menjadi beban fiskal dan polemik publik. Evaluasi terhadap Satgas BLBI sekaligus menandakan arah baru kebijakan keuangan negara di bawah kepemimpinan Menkeu baru tersebut: lebih fokus pada efisiensi, hasil nyata, dan stabilitas publik.
