Jakarta — Meningkatnya kasus intoleransi dan penyebaran paham radikal di Indonesia memunculkan kekhawatiran akan rapuhnya sendi-sendi kebangsaan. Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat — mulai dari dunia pendidikan, tokoh agama, media, hingga sektor swasta — didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam menanamkan nilai toleransi dan menjaga persatuan nasional.
Data Setara Institute mencatat, sepanjang 2024 terjadi 260 peristiwa dan 402 tindakan intoleransi, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan lebih dari 2.200 akun media sosial menyebarkan 10 ribu lebih konten bermuatan terorisme.
Meski dua tahun terakhir tidak terjadi aksi teror besar, potensi penyebaran paham radikal, terutama di ruang digital, masih terus mengintai.
Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, menegaskan bahwa menangani radikalisme tidak bisa dilakukan secara sepihak. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat — dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat sipil,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/10).
Menurut Angel, akar persoalan radikalisme sangat kompleks — mulai dari faktor sosial, ekonomi, hingga politik. Karena itu, strategi yang dibutuhkan tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan kultural.
“Pendidikan menjadi kunci. Melalui pendidikan, seseorang diajak berpikir luas, terbuka, dan tidak mudah terprovokasi oleh tafsir keagamaan yang mengarah pada kekerasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dan spiritual mampu membentuk karakter masyarakat yang damai dan berkeadilan. “Kalau satu masalah terselesaikan, yang lain ikut terurai. Maka penguatan pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Angel juga menilai pentingnya peran tokoh agama dalam memperkuat moderasi beragama. Menurutnya, ajaran agama sejatinya membawa kedamaian, bukan kebencian. “Forum lintas iman dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok bisa menjadi ruang untuk membumikan nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” ujarnya.
BNPT sendiri terus memperkuat strategi kontra-radikalisasi melalui kampanye digital, pelatihan literasi keagamaan bagi anak muda, hingga kolaborasi dengan kampus dan pesantren. Namun, Angel menegaskan, pendekatan berbasis pendidikan dan budaya tetap menjadi cara paling efektif untuk membangun ketahanan bangsa.
“Kalau masyarakat tercerahkan, narasi kebencian tidak akan laku. Itulah cara terbaik menjaga Indonesia tetap damai dan beradab,” tutupnya.
