Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ketersediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dapur MBG di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan, permintaan bahan pangan seperti sayuran, telur, dan buah-buahan mengalami kenaikan seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini ia sampaikan saat membuka forum lintas sektor “Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Suplai Rantai Pasok Lintas Sektor” di Serpong, Banten (24/11).
“Lebih dari 15 ribu dapur MBG sudah berjalan. Permintaan bahan pangan naik di banyak wilayah, sehingga beberapa komoditas mulai terbatas dan harganya naik. Keterlibatan warga menjadi kunci untuk menjaga kestabilan pasokan,” ujar Sony di Jakarta, Selasa.
Urban Farming Disebut Solusi Cepat dan Efektif
Sony mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk berkebun atau beternak kecil sebagai penyangga pasokan lokal.
“Urban farming bisa jadi cara cepat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, yang rantai distribusinya panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial, mulai dari pemetaan potensi desa hingga pengorganisasian produksi. Sony mencontohkan pola spesialisasi komoditas antar-desa agar pasokan lebih terukur.
“Bisa saja satu desa fokus menanam wortel, desa lain pisang, dan desa berikutnya mengembangkan ternak ayam atau lele. Dengan begitu, kebutuhan dapur MBG bisa dipenuhi lebih stabil,” tuturnya.
Ketua Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Kota Serang, Rini Damayanti, menyebut forum seperti ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas.
“Kami sedang mempersiapkan UMKM agar bisa memasok bahan baku ke dapur MBG. Ini akan memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan tentu berpengaruh pada kesejahteraan pelaku usaha kecil,” kata Rini.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menekankan bahwa kegiatan lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun rantai pasok lokal yang lebih kuat.
“Forum ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada kolaborasi erat antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah,” ujar Dian.
Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menilai dampak MBG sangat terasa bagi keluarga kurang mampu karena menurunkan beban pengeluaran dan membuka lapangan kerja baru.
“Dapur MBG di Banten baru setengah dari target. Bila 1.300 dapur rampung, perputaran ekonomi bisa mencapai Rp12 triliun. Angka ini bahkan melampaui APBD Banten yang Rp11 triliun,” ujarnya. (Ant)
