Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menempatkan susu sebagai salah satu komponen penting menu gizi anak dinilai menghadapi tantangan besar dari sisi pasokan dalam negeri. Saat ini, sekitar 80 persen bahan baku susu nasional masih bergantung pada impor, kondisi yang dinilai belum sejalan dengan ambisi pemenuhan gizi berbasis kemandirian pangan.
Isu tersebut menjadi sorotan Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke peternakan sapi perah PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi kesiapan industri susu nasional dalam menopang kebutuhan MBG yang terus meningkat.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menilai bahwa meskipun industri peternakan modern telah menunjukkan kapasitas produksi yang besar, kontribusinya masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional, terlebih dengan tambahan permintaan dari program MBG.
“Dengan adanya MBG, kebutuhan susu jelas meningkat. Produksi yang ada saat ini, meski besar, ternyata masih belum mencukupi,” kata Titiek Soeharto.
Ia menekankan bahwa peningkatan pasokan susu tidak bisa hanya mengandalkan sentra tertentu. Menurutnya, pengembangan peternakan sapi perah harus diperluas ke berbagai daerah dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi.
“Tidak cukup hanya di Malang. Daerah lain seperti Blitar dan wilayah potensial lainnya harus ikut dikembangkan, dan jumlah ternaknya juga perlu terus ditambah,” ujarnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong percepatan peningkatan produktivitas sapi perah melalui perbaikan kualitas genetik. DPR menyatakan kesiapan mendukung pengadaan indukan maupun pejantan unggul guna meningkatkan hasil produksi susu nasional secara berkelanjutan.
“Kalau produktivitasnya bisa ditingkatkan lewat pejantan unggul, hasilnya akan jauh lebih efisien. Satu pejantan bisa meningkatkan kualitas banyak ternak sekaligus. Ini yang perlu kita dorong,” tegas Titiek.
Selain soal pasokan, Komisi IV juga menilai keberhasilan pemenuhan kebutuhan susu MBG harus memberi dampak langsung pada ekonomi masyarakat. Karena itu, DPR mendorong industri besar untuk memperkuat kemitraan dengan peternak rakyat agar mereka menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
“Peternak lokal harus dibina dan dilibatkan. Susunya bisa diserap, diolah, dan peternaknya ikut naik kelas,” tambahnya.
DPR berharap penguatan industri susu nasional tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek MBG, tetapi juga menjadi fondasi kedaulatan pangan jangka panjang. Dengan produksi dalam negeri yang kuat, pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui MBG tidak lagi bergantung pada impor.
