Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersumber dari pemotongan dana pendidikan sebesar Rp335 triliun sebagaimana ramai ditudingkan di media sosial. Isu tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi memicu keresahan publik.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudarwati Deyang mengaku gelisah dengan narasi yang berkembang liar di ruang digital. Untuk memastikan kebenaran informasi, ia secara langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi guna mengklarifikasi sumber pendanaan program MBG.
“Saya menanyakan langsung apakah dana MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Jawabannya tegas: tidak,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).
Menurut Nanik, Menkeu Purbaya membantah keras klaim bahwa MBG dibiayai dari sektor pendidikan. Pendanaan program tersebut, kata dia, berasal dari realokasi dan pemangkasan anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di internal Kementerian Keuangan sendiri.
“Beliau menyampaikan, bukan hanya satu kementerian yang dipotong. Semua kementerian kena, termasuk Kemenkeu,” ujar Nanik menirukan pernyataan Purbaya.
Selain itu, pendanaan MBG juga diperkuat dari dana rampasan hasil tindak pidana korupsi. Dana tersebut dimanfaatkan negara untuk mendukung program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Dana rampasan dari para koruptor juga ikut digunakan. Jadi sumbernya beragam, bukan dari anggaran pendidikan,” jelasnya.
Nanik juga menyesalkan munculnya narasi yang membenturkan program MBG dengan kesejahteraan guru honorer. Di media sosial, beredar perbandingan yang menyebut gaji sopir dan petugas pencuci wadah makan MBG lebih tinggi dibandingkan honor guru.
Ia menegaskan, informasi tersebut tidak sesuai fakta. Petugas MBG, termasuk sopir dan pencuci ompreng, dibayar secara harian dengan kisaran upah Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per hari.
“Kalau masuk penuh, maksimal pendapatannya sekitar Rp1,9 juta sampai Rp2,4 juta per bulan. Kalau tidak masuk penuh atau banyak hari libur, tentu lebih rendah,” jelasnya.
Nanik berharap masyarakat lebih kritis menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi narasi yang keliru. Ia menegaskan, program MBG dirancang untuk memperbaiki gizi masyarakat tanpa mengorbankan sektor lain, termasuk pendidikan.
