Jakarta — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis mengungkapkan sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang.
Menurut Kiai Cholil, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu keluar dari BoP apabila keanggotaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Kalau memang dalam perkembangan waktu tidak membawa maslahat, Presiden tidak segan-segan akan keluar dari Board of Peace,” ujar Kiai Cholil kepada Republika usai pertemuan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan prinsipil antara Presiden dan para tokoh ormas Islam. Salah satu poin utama adalah komitmen Indonesia untuk tetap konsisten menolak segala bentuk penjajahan, baik berdasarkan keyakinan umat Islam maupun amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami sepakat dengan Presiden bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Itu sesuai keyakinan umat Islam dan juga konstitusi kita,” kata Kiai Cholil.
Kesepakatan berikutnya, lanjut dia, adalah komitmen pemerintah untuk terus membela kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan sebagian ormas Islam, menurutnya, terletak pada strategi diplomasi, khususnya keputusan Indonesia bergabung dalam BoP.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan niat Indonesia untuk “memperbaiki dari dalam” melalui keterlibatan di forum internasional tersebut. Namun, MUI menyatakan sikap kehati-hatian dan skeptisisme.
“Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Sementara kami menyampaikan sikap skeptis,” ujar pengasuh Pesantren Cendikia Amanah Depok itu.
Sikap skeptis MUI didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, rekam jejak Donald Trump yang dinilai tidak berpihak pada perjuangan Palestina, serta sikap pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang hingga kini tidak mengakui kemerdekaan Palestina.
“Jejak Donald Trump tidak menunjukkan pembelaan terhadap Palestina, dan Israel sampai sekarang juga tidak mengakui kemerdekaan Palestina,” ungkap Kiai Cholil.
Kedua, MUI menegaskan bahwa konsep perdamaian yang diharapkan Indonesia harus bermuara pada keadilan dan kemerdekaan Palestina, bukan sekadar penghentian konflik tanpa solusi politik yang adil.
Ketiga, MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak sampai menempatkan pasukan RI sebagai alat untuk menekan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kami meminta agar pasukan kita jangan sampai menjadi alat pemukul bagi pihak-pihak yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kiai Cholil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan keanggotaan Indonesia di BoP tidak bersifat mengikat secara mutlak. Indonesia, kata Presiden, tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan sikap dan langkah.
“Presiden menyampaikan bahwa tidak semua harus diikuti. Jika ada langkah yang tidak cocok, Indonesia bisa memilih untuk tidak ikut atau absen,” jelas Kiai Cholil.
Dengan penegasan tersebut, Kiai Cholil menilai posisi Presiden Prabowo tetap sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia dan amanat konstitusi, sembari menjaga kehati-hatian dalam dinamika diplomasi global.
