Cikarang — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai ketimpangan pasokan susu nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah, terutama dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Saleh mengatakan, meski pelaksanaan MBG sejauh ini menunjukkan perkembangan positif dan terus didorong untuk diperluas, ketersediaan bahan pangan bergizi sebagai penopang utama program belum sepenuhnya siap. Salah satu yang paling krusial adalah susu.
“Susu punya peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan kecerdasan anak. Karena itu, keberadaannya dalam program gizi tidak boleh diabaikan,” ujar Saleh saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII meninjau langsung kapasitas industri pengolahan susu nasional. Dari hasil pengamatan, Saleh menilai terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan nasional dan kemampuan produksi saat ini.
Ia mengungkapkan, jika kebutuhan susu nasional diperkirakan mencapai sekitar 66 juta, sementara kapasitas produksi baru di kisaran 20 juta, maka terdapat defisit pasokan yang cukup besar dan harus segera diatasi.
“Artinya masih ada kekurangan sekitar 40 juta. Ini tidak bisa dibiarkan, pemerintah harus hadir untuk menutup celah tersebut,” tegasnya.
Saleh menilai, penguatan konsumsi pangan bergizi melalui MBG secara otomatis menuntut kesiapan industri pengolahan susu yang tangguh dan berkelanjutan. Program tersebut tidak hanya membutuhkan produk akhir, tetapi juga ekosistem industri yang mampu menjamin kualitas, kontinuitas pasokan, serta keterhubungan dengan sumber bahan baku dalam negeri.
Keterbatasan pasokan ini, lanjut Saleh, berdampak langsung pada rendahnya konsumsi susu anak-anak Indonesia. Ia menyayangkan fakta bahwa konsumsi susu belum menjadi kebiasaan harian, melainkan masih berkisar beberapa kali dalam seminggu.
“Kondisi ini tentu tidak ideal jika kita ingin meningkatkan kualitas gizi generasi muda,” ujarnya.
Karena itu, Saleh mempertanyakan strategi konkret pemerintah untuk mengatasi defisit pasokan susu nasional. Ia menyebut sejumlah opsi yang bisa ditempuh, mulai dari mendorong masuknya investasi baru, meningkatkan kapasitas industri yang sudah ada, hingga merumuskan kebijakan insentif yang lebih progresif.
Selain sektor industri, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas peternak sapi perah lokal. Menurutnya, masih banyak hasil susu peternak yang belum memenuhi standar industri sehingga tidak terserap optimal.
“Di sini peran pemerintah sangat penting, terutama dalam memberikan pendampingan, pendidikan, dan peningkatan profesionalisme peternak agar kualitas susunya bisa diterima industri,” katanya.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan susu nasional harus dilakukan secara terintegrasi, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian pangan, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan industri berbasis sumber daya dalam negeri.
