Jakarta — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa anggaran pendidikan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap harus dijalankan meskipun pemerintah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah.
Menurut Said, program MBG masuk dalam klaster belanja wajib di sektor pendidikan sehingga tidak dapat ditunda atau dikurangi, meskipun pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai program lain untuk menjaga ketahanan fiskal negara.
“Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah tidak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah memang perlu melakukan penajaman terhadap program-program prioritas, terutama dengan memilah program yang bersifat mendesak dan yang masih bisa ditunda sementara.
Salah satu contoh program yang dinilai masih dapat ditunda adalah proyek pembangunan infrastruktur tertentu seperti jalan tol. Menurutnya, proyek-proyek tersebut umumnya bersifat tahun jamak sehingga tidak akan terlalu berdampak jika penjadwalannya disesuaikan.
“Program yang tidak begitu mendesak, misalnya pembangunan tol, bisa ditahan dulu. Karena proyek tersebut biasanya bersifat multiyears sehingga pemerintah dapat memperkuat cadangan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai selama ini sebagian subsidi masih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu maupun sektor industri.
Salah satu contoh yang disorot adalah distribusi subsidi LPG yang dinilai belum sepenuhnya tertutup sesuai ketentuan undang-undang.
“Subsidi LPG setiap tahun terus naik, padahal seharusnya berdasarkan aturan itu tertutup. Namun di lapangan masih dijual secara terbuka,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi agar penyaluran subsidi dapat lebih akurat dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Said menekankan bahwa program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, harus tetap menjadi prioritas utama.
Dalam konteks tersebut, program MBG dinilai menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung proses pendidikan anak-anak.
Namun ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut terus diperbaiki dari sisi tata kelola di lapangan.
“Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, saya setuju. Tapi karena ini bagian dari anggaran pendidikan yang bersifat mandatory, maka harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.
