Oleh: Ferry Malaka Pusat Studi Sosial & Advokasi Untuk Penegakan Hukum (PUSSGAKUM)
Di sebuah desa, seorang anak berangkat ke sekolah dengan perut yang belum tentu terisi cukup. Di hari yang sama, ayahnya pergi ke ladang, menanam sesuatu yang belum tentu akan dibeli dengan harga layak. Ibunya menanak nasi, sambil menghitung sisa uang belanja yang makin menipis.
Kita sering melihat mereka sebagai dua cerita yang berbeda: satu tentang gizi anak, satu lagi tentang ekonomi keluarga, Padahal keduanya adalah satu lingkaran yang terputus.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk menjawab persoalan pertama memastikan anak-anak Indonesia tidak lagi belajar dalam keadaan lapar. Ini adalah langkah penting. Bahkan mendesak. Namun di balik niat besar itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan sungguh-sungguh dari mana makanan itu berasal?
Sepiring makanan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu punya jejak tanah yang ditanami, tangan yang merawat, dan keringat yang jatuh diam-diam. Namun dalam banyak desain kebijakan, jejak itu dihapus. Makanan menjadi sekadar komoditas yang dipindahkan dari satu titik ke titik lain, melalui rantai pasok yang panjang dan sering kali jauh dari kehidupan mereka yang mengonsumsinya. Di titik inilah kita kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar efisiensi kita kehilangan keterhubungan.
Menurut Food and Agriculture Organization, sistem pangan yang kuat bukan hanya soal produksi, tetapi tentang bagaimana produksi itu terhubung dengan komunitas yang mengonsumsinya. Ketika hubungan itu terputus, yang terjadi bukan hanya ketimpangan distribusi, tetapi juga rapuhnya ketahanan sosial.
Bayangkan sebuah kemungkinan yang sederhana Anak-anak makan di sekolah. Sayur yang mereka makan ditanam oleh orang tua mereka sendiri (petani/peternak) Telur yang mereka konsumsi berasal dari peternakan kecil di desa yang sama. Nasi yang mereka santap berasal dari sawah yang mereka lewati setiap pagi. Ini bukan romantisme. Ini adalah desain.
Dalam skenario ini, MBG tidak lagi menjadi program yang “datang dari luar”. Ia tumbuh dari dalam. Uang yang dibelanjakan negara tidak mengalir pergi, tetapi berputar kembali ke rumah-rumah yang sama.
Seorang ayah tidak lagi sekadar petani yang menjual hasil panen ke pasar yang tak pasti. Ia menjadi bagian dari sistem yang memberi makan anaknya sendiri. Seorang ibu tidak lagi sekadar pengelola dapur rumah tangga, tetapi bagian dari dapur komunitas yang memberi makan generasi. Ada martabat di sana. Ada makna yang tidak bisa diukur dengan angka anggaran. Jawabannya tidak hanya soal efisiensi, tetapi tentang kehidupan ekonomi yang berdenyut.
World Bank berulang kali menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan yang paling efektif terjadi ketika masyarakat terlibat langsung dalam rantai produksi. Bukan sebagai penerima, tetapi sebagai pelaku.
Dalam konteks desa, ini berarti satu hal setiap program sosial harus sekaligus menjadi program ekonomi. Jika tidak, kita hanya memberi tanpa membentuk ekosistem ekonomi
Indonesia memiliki lebih dari 74 ribu desa. Di sanalah sebagian besar pangan kita diproduksi. Namun dalam banyak kebijakan, desa sering kali hanya hadir sebagai latar belakang—bukan sebagai pusat. Kita lupa bahwa desa bukan sekadar lokasi. Ia adalah sistem kehidupan.
Ketika desa diberi peran sebagai produsen dalam MBG, yang kita bangun bukan hanya rantai pasok, tetapi juga kepercayaan diri kolektif. Bahwa mereka mampu. Bahwa mereka penting. Bahwa mereka bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi penentu masa depan.
Peran ini dapat diorkestrasi melalui Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa, yang tidak hanya mengelola distribusi, tetapi juga memastikan bahwa nilai ekonomi tetap tinggal di desa.
Tentu, desa tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan sistem yang menghubungkan berbagai kekuatan. Di sinilah konsep Oktahelix menemukan relevansinya mengikat pemerintah, pasar, akademisi, komunitas, teknologi, dan lembaga keuangan dalam satu simpul yang terhubung. Namun pada akhirnya, semua kembali ke satu titik paling sederhana manusia apakah kebijakan ini membuat hidup mereka lebih utuh? Atau justru semakin terfragmentasi
MBG bisa menjadi lebih dari sekadar program makan gratis Ia bisa menjadi cara baru kita memandang hubungan antara negara dan rakyat. Antara konsumsi dan produksi. Antara anak yang makan dan orang tua yang bekerja.
Kita bisa memilih jalan yang mudah: sentralisasi, efisiensi administratif, dan angka-angka yang terlihat rapi di laporan. Atau kita bisa memilih jalan yang lebih sulit: membangun ekosistem yang hidup, yang mungkin tidak sempurna, tetapi berakar kuat di tanah sendiri.
Mungkin, pada akhirnya, pertanyaan tentang MBG bukanlah soal berapa banyak anak yang makan tetapi tentang satu hal yang lebih mendalam apakah makanan itu membawa mereka lebih dekat kepada keluarganya, atau justru menjauhkan, dan di antara sepiring makan dan sepetak tanah, kita sedang menentukan arah masa depan. Dan seperti banyak hal yang penting di negeri ini, jawabannya ada di desa.
