KEDIRI – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Namun, di saat yang sama, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, mekanisme distribusi, dan ketepatan sasaran agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Sikap tersebut mengemuka dalam pembahasan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 yang berlangsung di Kediri, Jawa Timur.
Sekretaris Steering Committee Munas dan Konbes NU 2026, Muhammad Nuh, mengatakan MBG merupakan program yang memiliki tujuan strategis dan mulia karena berorientasi pada peningkatan kualitas gizi generasi muda sekaligus berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Dari tujuan yang sangat mulia tersebut, kami memberikan apresiasi terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Muhammad Nuh di Kediri, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, peserta forum juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan MBG yang mulai menjangkau lingkungan pesantren. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi lokal di berbagai daerah.
PBNU menilai kehadiran MBG tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok program.
Meski demikian, organisasi tersebut berpandangan bahwa pelaksanaan MBG masih memerlukan penyempurnaan agar manfaatnya semakin efektif dan tepat sasaran.
Muhammad Nuh menegaskan bahwa perhatian utama PBNU terletak pada aspek distribusi bantuan, akurasi penerima manfaat, serta tata kelola anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya perbaikan mekanisme distribusi dan pengelolaan MBG. Program ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas dan menggunakan anggaran yang sangat besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ketepatan sasaran menjadi faktor penting untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga harus terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan efektif serta mampu menjaga kepercayaan publik.
“Karena menyangkut kebutuhan banyak orang dan anggaran yang besar, maka ketepatan sasaran dan ketepatan tata kelola menjadi sangat penting,” ujarnya.
Berbagai masukan yang berkembang dalam forum Munas dan Konbes NU 2026, lanjut Muhammad Nuh, akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pelaksanaan MBG pada masa mendatang sehingga program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan dukungan yang disertai masukan konstruktif tersebut, PBNU berharap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat terus memberikan dampak positif yang lebih luas, baik dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat maupun penguatan ekonomi di tingkat akar rumput.
Bagi PBNU, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menghadirkan tata kelola yang akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
