KUPANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai memiliki efek ekonomi yang lebih luas dari sekadar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kehadiran dapur MBG berpotensi menciptakan pasar baru bagi petani dan peternak lokal sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTT Bobi Lianto mengatakan, kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG yang berlangsung secara rutin dapat menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Pola tersebut memungkinkan kegiatan MBG berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal, terutama di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pasar.
“Begitu pun dengan adanya MBG 3T yang ada di kampung, di desa-desa ini, juga akan mendorong para petani-petani kita di daerah, otomatis mereka akan bekerja untuk mempersiapkan itu,” ujar Bobi dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Menurut Bobi, keberadaan pasar yang relatif pasti membuat petani dan peternak memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Model pengadaan dari wilayah sekitar juga dinilai lebih efisien untuk kawasan terpencil yang menghadapi kendala transportasi dan distribusi.
“Secara hitungan sudah pasti selayak dan sepantasnya, apalagi di daerah yang remote area yang tidak bisa dijangkau, otomatis lebih baik supply-nya ada di kampung itu sendiri,” katanya.
Penguatan rantai pasok dari tingkat hulu juga didorong melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, produksi petani dan peternak dapat dihimpun melalui koperasi sehingga kebutuhan SPPG dapat dipenuhi secara lebih teratur.
“Pak Kepala Badan yang baru kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani kecil, lalu dibuat ekosistem dalam sebuah koperasi,” ujar Ketut.
Menurut dia, penyerapan hasil produksi melalui program MBG tidak hanya membuka akses pasar, tetapi juga berpotensi memberikan kepastian permintaan bagi petani dan peternak. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, stabilitas harga komoditas di tingkat produsen juga diharapkan semakin terjaga.
Di sisi lain, pemerintah mendorong agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak mengabaikan potensi pangan lokal. Bahan pangan yang tersedia di masing-masing daerah dapat menjadi bagian dari menu SPPG, sehingga selain memenuhi kebutuhan gizi, program tersebut sekaligus memperkuat ekonomi berbasis potensi daerah.
“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” kata Ketut.
Dengan demikian, MBG di wilayah 3T berpeluang membentuk ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Petani dan peternak mendapatkan akses pasar, koperasi berperan mengonsolidasikan pasokan, sementara SPPG memperoleh bahan pangan yang lebih dekat dengan lokasi operasional.
Jika dikelola secara konsisten dan transparan, pola tersebut dapat membuat MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Di wilayah 3T, satu porsi makanan bergizi berpotensi sekaligus menjadi penggerak produksi, pasar, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
