Jakarta – Komisi V DPR RI mendukung kebijakan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang melarang maskapai Batik Air terbang ke Pontianak hingga 10 hari ke depan terkait temuan penumpang positif Corona (COVID-19). Komisi V DPR meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mendukung kebijakan ini.
“Seharusnya hal-hal seperti ini didukung, kan di daerah juga mengalami hal yang sulit sebenarnya, ini artinya kita menghambat ekonomi di daerah, tapi kan yang jadi pertimbangan kesehatan ini. Saya harap Menteri Perhubungan, Dirjen Udara (Dirjen Perhubungan Udara-red) harus melihat dari sisi itu, seharusnya beliau melihat yang lebih luas,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI F-NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, saat dihubungi, Minggu (27/12/2020).
Terkait apakah Gubernur memiliki wewenang untuk melarang maskapai, Syarif menilai setiap orang berhak dan memiliki wewenang tergantung situasi. Dia menilai seorang kepala daerah sebagai penanggung jawab penanganan Corona di daerah memiliki hak melindungi masyarakatnya dengan cara apapun.
“Ya kalau kita semua bicara wewenang, semuanya punya wewenang, tinggal dilihat daripada esensi aturan itu, filosofi aturan itu seperti apa, kalau saya lihat filosofi aturan diterapkan ini hanya sampai 8 Januari kan, filosofinya menekan perjalanan orang pada musim liburan panjang ini, Pak Gubernur sebagai kepala daerah kan beliau bertanggung jawab untuk kemaslahatan dan kesehatan masyarakatnya,” ucapnya.
Menurutnya, wajar bila Sutarmidji sebagai Kasatgas Penanganan COVID-19 di Kalimantan Barat membuat kebijakan seperti itu. Hal ini bertujuan agar warga Kalbar tidak terinfeksi Corona dari pihak luar.
“Pak Gubernur sebagai kepala daerah, dan komandan COVID di daerahnya tentu beliau punya kewajiban, dan tanggung jawab, untuk menjaga masyarakat meminimalkan terinfeksi tertular virus COVID-19. Jadi, saya kira kaitan dengan ini tidak bisa disalahkan juga, karena beliau punya tanggung jawab,” katanya.
Senada dengan Syarif, Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PPP, Arwani Thomafi memaklumi sikap dan kebijakan yang dibuat Sutarmidji. Dia juga meminta Kemenhub memperketat izin maskapai. “Karena itu, Kementerian Perhubungan dan pihak terkait agar memastikan kebijakan penumpang harus mengantongi surat bebas COVID-19 betul-betul valid, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Arwani.
Kendati demikian, Arwani menjelaskan kalau dalam aturan terkait penerbangan maskapai seorang Gubernur memang tidak memiliki kewenangan. Namun, jika untuk keselamatan warga ini bisa dimaklumi.
“Secara yuridis, memang kepala daerah tidak memiliki kewenangan terkait penerbangan maskapai di sebuah wilayah. Namun, hukum tertinggi yang harus dipedomani tak lain adalah keselamatan warga. Dalam konteks ini, tindakan Gubernur Kalbar dapat dipahami dan dimengerti. Setidaknya, tindakan Gubernur sebagai upaya memastikan wilayahnya aman dari penyebaran COVID-19, sikap Gubernur Kalbar ini mewakili pikiran banyak orang yang ingin semua sehat,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji melarang maskapai Batik Air terbang ke Pontianak hingga 10 hari ke depan, per 24 Desember 2020 menyusul temuan 5 penumpang positif COVID-19 di maskapai tersebut.
“Salah satu maskapai dari 20 orang yang di-swab, ada lima yang positif. Indikasinya surat keterangan yang mereka bawa itu palsu. Kita sudah koordinasi ke Angkasa Pura, dengan KKP Bandara, semua lepas tanggung jawab. Untuk itu, kita putuskan maskapai yang bersangkutan tidak boleh bawa penumpang ke Pontianak selama 10 hari,” tulis Sutarmidji di laman Facebook pribadinya, seperti dikutip Jumat (25/12).
“Sebagai Ketua Satgas, saya akan ketat dan masuk Kalbar sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 harus dengan surat bebas COVID melalui tes swab PCR,” tambahnya. Dalam posting-an tersebut, Sutarmidji juga terkesan tak mau ambil pusing dengan ketentuan dari Kemenhub selaku regulator.
“Dirjen Perhubungan Udara mau protes dan marah, silakan. Berarti? Berarti mereka koordinasinya tidak baik dengan Angkasa Pura dan KKP. Saya sarankan Kemenhub atur ini dengan baik. Jangan sampai Kemenhub justru jadi biang penyebaran COVID-19,” ucap mantan Wali Kota Pontianak tersebut.
Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan penerbangan yang dimaksud adalah Batik Air pada 22 Desember 2020 dengan penerbangan ID-6220 rute Jakarta ke Pontianak. Danang menyebut pihaknya telah melakukan protokol kesehatan sesuai aturan.
“Batik Air menjalankan operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan (safety first) dan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. Dalam operasional penerbangan Batik Air bertugas sebagai pengangkut (menerbangkan) para tamu,” kata Danang dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (26/12).
Danang menjelaskan maskapai hanya bertugas mengangkut penumpang setelah melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan di bandara keberangkatan. Dia menegaskan penumpang yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan perjalanan bukan tanggung jawab maskapai.
“Dengan demikian, instansi-instansi tersebut telah melakukan pengecekan semua persyaratan termasuk dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Operator penerbangan atau maskapai (airlines) bertugas mengangkut penumpang yang sudah memenuhi ketentuan dimaksud ke kota tujuan,” kata dia.
“Apabila ada penumpang yang bermasalah atau yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan, maka itu bukan kesengajaan dari maskapai,” lanjutnya.
