Depok — Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Basnang Said, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum strategis untuk menata ulang ekosistem pesantren di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Halaqah Pesantren GAPPI bertema “Manifesto Koperasi Pesantren sebagai Perwujudan Holding Pesantren” di Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Sabtu lalu.
Basnang menjelaskan, potensi pesantren di Indonesia sangat besar. Data Kemenag menunjukkan terdapat 42.399 pesantren dengan sekitar 6,2 juta santri tercatat secara resmi. Namun, jumlah riil diyakini jauh lebih besar karena banyak lembaga berbasis pesantren — seperti SMP, SMA, SMK, dan madrasah — belum sepenuhnya masuk dalam struktur satuan pendidikan pesantren.
“Banyak sekolah dan madrasah berada di bawah manajemen pesantren tetapi belum terdata sebagai bagian dari pesantren karena berbagai alasan, misalnya dana BOS yang masih berasal dari dinas pendidikan provinsi,” jelas Basnang.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelajar di lembaga pendidikan tersebut tetap merupakan bagian dari ekosistem pesantren, sehingga pendataan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Di sinilah program MBG, kata Basnang, memainkan peran penting.
“Sekarang momentum yang sangat bagus ada MBG. Setiap santri harus dihitung untuk kepentingan makan bergizi gratis. Kalau datanya tidak rapi, pasti ada santri yang nantinya tidak makan atau tidak mendapatkan MBG,” tegasnya.
Menurut Basnang, kebijakan MBG mendorong pesantren melakukan pembaruan data secara sistematis. Proses penyerasian data yang tengah berjalan membuka gambaran lebih komprehensif tentang jumlah santri di Indonesia. Hasil sementara menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 18 juta santri yang tersebar dalam tiga kategori lembaga sebagaimana definisi pada UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.
Ia kemudian menguraikan tiga bentuk pendidikan dalam ekosistem pesantren: Pendidikan formal pesantren, Pendidikan nonformal pesantren, dan Pesantren terintegrasi dengan pendidikan umum.
“Rumahnya bernama pesantren, tetapi di dalam rumah itu ada kamar-kamar: MI, MTs, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan unit pendidikan lainnya. Itulah ekosistem pesantren,” jelasnya.
Basnang mengakui bahwa model pesantren terintegrasi dengan pendidikan umum merupakan kelompok terbesar yang membutuhkan penataan lebih komprehensif. Namun keberadaan MBG membuat seluruh elemen pesantren mulai terdorong menata ulang sistem administrasi dan data kelembagaannya.
“Potensi yang kita dapatkan sekarang sekitar 18 juta santri dari tiga jenis lembaga pesantren tersebut. Ini menegaskan betapa besar ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia,” ujarnya.
Dengan momentum MBG, Kemenag berharap pembenahan data dan penguatan ekosistem pesantren dapat berjalan lebih cepat, lebih tertata, dan mampu memperkuat peran pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan terbesar di Indonesia.
Jakarta – Keluarga besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan memperingati Haul ke-16 pada Sabtu, 20 Desember 2025. Acara digelar di kediaman Gus Dur, Jalan Warung Silah No 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025). Haul tahun ini mengangkat tema Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat. Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir, di antaranya pakar hukum tata negara Mahfud MD, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh, KH Muadz Thohir, KH Abdul Hakim Mahfudz, Cak Kirun (refleksi), Amin–Sarip Abioso, Azzam Nur Mukjizat, Miftah Farid, Aurora Maica Madura, Shoutul Munawwaroh, dan Budi Cilok.
Ketua Pelaksana Haul Gus Dur Alissa Qatrunnada Wahid (Alissa Wahid) mengatakan tema tersebut dipilih sebagai pengingat pentingnya semangat demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
“Artinya, rakyat punya martabat, hak, sumber daya pribadi, potensi, dan aspirasi. Dan seharusnya rakyat menjadi tujuan akhir dari sebuah negara bangsa,” ujar Alissa di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan rakyat yang adil, makmur, dan sentosa. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang diambil atas nama bangsa semestinya bermuara pada kepentingan rakyat. Dalam konsep untuk rakyat, lanjut Alissa, rakyat tidak hanya dijadikan objek, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah kehidupan bersama.
“Jadi bukan hanya menerima bantuan sosial, bukan hanya dijadikan pasar ekonomi, atau sekadar pelengkap penderita,” tegasnya.
Sementara makna dari rakyat dan oleh rakyat berarti negara dan bangsa harus bertumpu pada kekuatan rakyat, melibatkan rakyat dalam proses, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
“Inilah yang ingin kita angkat di Haul Gus Dur ke-16 tahun 2025 ini. Karena kami melihat semangat tersebut mulai meluntur, baik di kalangan rakyat sendiri maupun di kalangan penyelenggara negara,” katanya.
Alissa juga menyinggung peran partai politik yang dinilainya perlu kembali meneguhkan orientasi pada kepentingan rakyat. “Ini menjadi alarm bagi kita semua,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa sepanjang hidupnya Gus Dur konsisten memperjuangkan kedaulatan rakyat dan supremasi sipil.
“Beliau (Gus Dur) mengajarkan sikap pribadi dan kepemimpinan, bahwa setiap kebijakan dan strategi harus berangkat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegasnya.
Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur juga selalu berpegang pada kaidah tasharruful imam ala raiyyah manuthun bil mashlahah, yakni kebijakan pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan semata. “Kekuasaan itu untuk rakyat. Semangat inilah yang ingin kami hadirkan kembali dalam Haul Gus Dur 2025,” tandas Alissa.
Acara Haul Ke-16 Gus Dur akan disiarkan secara langsung melalui TV 9 Nusantara, terbuka untuk umum, serta dilengkapi layanan juru bahasa isyarat.
