Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami pembenahan kebijakan secara nasional seiring pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi yang dilakukan pemerintah, kata dia, menjadi bagian dari proses penyempurnaan agar program semakin tepat sasaran.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan. Justru itu menjadi bagian dari proses koreksi dan penyempurnaan,” ujar Mardiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan kekurangan dalam implementasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap program yang dinilai berpihak pada masyarakat. Menurutnya, jika terdapat penyimpangan oleh oknum tertentu, maka individu yang bersangkutan harus ditindak, bukan programnya yang dihentikan.
“Apabila ada oknum yang menyimpang, maka oknumnya yang harus ditindak tegas, bukan programnya yang dihentikan,” katanya.
Mardiono juga menyebut pemerintah akan memperbaiki celah regulasi agar pelaksanaan MBG ke depan lebih akuntabel. Ia menilai program tersebut tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal.
“Ini adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sangat tidak tepat jika ada narasi yang menggiring opini seolah-olah program ini gagal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan pembenahan tata kelola ekonomi nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki struktur ekonomi agar lebih adil.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses transformasi tersebut dan tidak terjebak pada narasi yang berpotensi melemahkan persatuan.
“Ini adalah momentum untuk memperbaiki arah bangsa. Pemerintah akan tetap berdiri tegak di sisi rakyat,” kata Mardiono.
