PONTIANAK — Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendadak menjadi sorotan publik setelah cuplikan video perlombaan tersebut viral di berbagai platform media sosial.
Bukan karena ketatnya persaingan antarpeserta, melainkan polemik penilaian dewan juri yang dinilai tidak konsisten saat memberikan nilai pada dua jawaban peserta dengan substansi yang dianggap serupa.
Video insiden itu ramai beredar di Instagram, TikTok, hingga X. Dalam waktu singkat, perdebatan pun meluas. Banyak warganet mempertanyakan standar penilaian yang digunakan dewan juri, khususnya alasan “artikulasi” yang dijadikan dasar pembeda nilai.
Insiden terjadi saat babak final yang digelar di Pontianak, Sabtu (9/5/2026).
Pada sesi rebutan, peserta mendapat pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, jawaban tersebut justru dinilai salah oleh dewan juri dan tim dikenai pengurangan nilai sebesar minus 5.
Tak lama kemudian, pertanyaan serupa kembali diberikan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas.
Jawaban yang menurut banyak penonton memiliki substansi serupa justru dinilai benar dan memperoleh nilai penuh 10.
Perbedaan penilaian itu langsung memicu keberatan dari Regu C yang merasa dirugikan.
Meski protes disampaikan di lokasi, dewan juri tetap mempertahankan keputusan mereka.
Salah satu juri, Indri Wahyuni, menjelaskan bahwa perbedaan nilai terjadi karena artikulasi peserta dari SMAN 1 Pontianak dinilai kurang jelas sehingga jawaban dianggap tidak lengkap.
Namun penjelasan tersebut justru memperbesar polemik.
Banyak warganet menilai alasan tersebut tidak proporsional, mengingat substansi jawaban dinilai sama dan selisih nilai yang diberikan sangat signifikan.
Sejumlah komentar tajam pun bermunculan di media sosial.
Musisi Fiersa Besari turut menyoroti polemik tersebut lewat akun X miliknya.
“Nyalahin artikulasi. Itu Cerdas Cermat atau Indonesian Idol?” tulisnya.
Komentar serupa datang dari banyak pengguna media sosial yang menilai polemik ini bukan sekadar soal teknis lomba, melainkan menyangkut prinsip keadilan dalam kompetisi pendidikan.
Sebagian netizen bahkan menilai respons juri dan panitia setelah insiden justru memperburuk situasi karena dianggap defensif dan tidak menunjukkan sikap evaluatif.
“Ini bukan masalah artikulasi, tapi bagaimana juri mengakui atau tidak mengakui kesalahan,” tulis salah satu pengguna.
Di tengah kritik yang terus meluas, Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
Ia mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan lomba dan memastikan akan dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami akan evaluasi sistem perlombaan, kinerja juri, teknis tata suara, hingga mekanisme banding agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran internal.
Evaluasi disebut mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban, kejelasan audio, hingga prosedur penanganan keberatan peserta.
Belakangan, muncul informasi bahwa polemik tersebut juga dipengaruhi persoalan teknis tata suara di lokasi acara.
Gangguan speaker disebut membuat suara peserta kurang terdengar jelas oleh sebagian juri maupun audiens.
Meski demikian, publik menilai persoalan teknis seharusnya dapat diantisipasi melalui mekanisme verifikasi ulang sebelum keputusan final diberikan.
Di sisi lain, hasil akhir lomba tetap menetapkan SMAN 1 Sambas sebagai juara dan wakil Kalimantan Barat untuk melaju ke tingkat nasional.
Namun di ruang publik digital, perhatian justru bergeser dari hasil kompetisi menuju isu keadilan dalam penilaian.
Ironisnya, ajang yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—justru menuai kritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan sportivitas yang menjadi semangat utama pendidikan kebangsaan itu sendiri.
