Jakarta – India sedang diuji dengan tantangan keragaman. Konflik sekterian agama menjadi penyebab munculnya konflik horizontal yang meluas. Tidak seharusnya konflik sektarian di manapun asalnya ini disikapi dengan dalih solidaritas komunal. Hendaknya kita tidak ikut terprovokasi dalam konflik sektarian dan tetap merawat persaudaraan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, mengatakan bahwa pemerintah hendaknya selalu bersikap tegas dalam upaya pencegahan konflik di masyarakat.
“Jadi ketika ada masalah pemerintah itu harus cepat mengantisipasi, misalnya sekarang ada berita di india sedang bergolak, tapi itu kan kejadiannya disana. Artinya kita disini harus tetap menjaga agar jangan sampai hal yang sama terjadi di sini,” ujar Musdah di Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Menurutnya pemerintah bersama tokoh mayarakat dan tokoh agama harus sigap menanggapi setiap informasi yang beredar sehingga informasi yang keliru atau dipelintir-pelintir itu tidak sampai terjadi. Sehingga pemerintah bisa turut mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi di indonesia agar jangan sampai ikut-ikutan seperti di luar.Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama juga harus ikut serta untuk memberika pengertian kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan seperti di india.
Musdah mengungkapkan bahwa pemerintah harusnya memberikan pengertian kepada masyatakat. Sehingga ketika hal tersebut terjadi di India, maka pemerintah seyogyanya juga memberitahukan bahwa hal itu terjadi di negara lain yakni di India, sementara masyarakat bangsa Indonesia harus tetap waspada agar hal sepertti itu jangan sampai terjadi di Indonesia
“Indonesia ini adalah negara dengan ideologi Pancasila, tetapi meskipun ideologi kita pancasila, kita menghormati semua agama dan kepercayaan yang berkembang di indonesia. Tidak mayoritas maupun minoritas semua diperlakukan sama dan setara di sini,” ucap Musdah.
Wanita yang juga Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan bahwa kelompok atau mereka-mereka yang menyerukan bahwa umat Islam dipersekusi di India itu juga lupa kalau di Indonesia juga ada hal yang seperti itu.
“Seperti kejadian kemarin Hari Lahir (harlah) NU di Jogja ditolak oleh Muhammadiyah, padahal NU sudah mengantongi ijin kegiatan. Tapi kan akhirnya NU mengalah dan pindah tempat acara. Dan disini aparat pemerintah malah diam saja membiarkan hal itu terjadi,” kata wanita peraih Doktoral bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Jakarta ini.
Musdah menegaskan bahwa masyarakat akan sulit untuk mengambil sikap jika pemerintah sendiri tidak tegas. Pasalnya, ia melihat negara kadang justru tersandera oleh kelompok-kelompok intoleran itu. Padahal pemerintah yang punya power dan kewenangan untuk menertibkan itu semua.
Selain itu pendidikan agama di Indonesia ini juga belum mampu membuat masyarakat bisa beragama secara rasional sehingga seringkali muncul tindakan-tindakan irasional, tindakan-tindakan intoleran atas nama agama.
.
