Padang – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) terus berupaya membangun kesiapsiagaan nasional bersama stakeholder lain sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik., M.H. pada acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Kepala BNPT bersama Stakeholder Penanggulangan Terorisme yang ada di Sumatera Barat. Acara dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang dan provinsi Sumbar, ormas dan juga tokoh masyarakat yang digelar di Hotel Santika Premiere, Padang, Rabu (7/5/2025) ini dihadiri juga oleh Mitra Deradikalisasi (mantan napi terorime), anggota Duta Damai BNPT dan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang ada di Sumbar.
“Alhamdulillah hari ini di Kota Padang kita melaksanakan dialog bersama sama dengan forkopimda kemudian dengan Mitra Deradikalisasi dan Duta damai wilayah Sumatera Barat. Dalam dialog ini banyak sekali masukan, banyak sekali hal-hal yang menjadi terobosan kegiatan dalam rangka melakukan upaya pencegahan terorisme yaitu tentang kesiapsiagaan nasional kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi,” ujar Komjen Pol Eddy Hartono.
Deradikalisasi menurut Kepala BNPT merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga BNPT bersama Kementerian/Lembaga atau stakeholder terkait perlu terus berkomunikasi dan berdialog dengan sasaran program agar pelaksanaannya semakin optimal.
“Peningkatan program deradikalisasi ini menjadi kegiatan prioritas nasional. Kami bertemu dengan mitra deradikalisasi berkomunikasi mengidentifikasi permasalahan yang ada kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan di dalam pelakasanaan program deradikalisasi,” kata Kepala BNPT.
Eddy berharap program deradikalisasi bisa berkembang dan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal khas yang ada di Sumatera Barat itu sendiri.
“Tadi banyak pesan-pesan damai, pesan-pesan persatuan, pesan pesan NKRI sehingga diharapkan di Sumatera Barat ini dalam kondisi yang aman dan damai ini sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Sumatera Barat tidak akan terjadi dan bisa dimitigasi ke depannya,” ujarnya.
Kepala BNPT mengatakan bahwa pertemuan dan dialog ini sebagai wadah untuk mengajak kolaborasi bersama seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan pencegahan dengan kearifan lokal setempat.
“Disamping ada Forkopimda, juga kami dari BNPT ada FKPT dan Duta Damai. Sehingga ini sebagai wadah tempat mengumpulkan informasi dan menampung informasi dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan sesuai dengan kearifan lokal di daerah Sumatera Barat,” ujarnya.
Demikian juga dengan keberadaan Duta Damai BNPT, Kepala BNPT menjelaskan bahwa Duta Damai ini bertujuan untuk mendekatkan dan menebarkan pesan perdamaian kepada masyarakat melalui pendekatan langsung khusunya terhadap generasi milenial. Duta Damai juga bisa bekerja sama dengan stakeholder untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan NKRI di sekolah.
“Peran Duta Damai sangat penting, tidak hanya dalam dunia maya tetapi juga di dunia nyata. Kami mengapresiasi sembari berharap Duta Damai dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membawa dan menebarkan narasi damai di kalangan masyarakat yang tentunya juga disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada disini (Sumbar),” ujar Kepala BNPT.
Oleh karena itu menurut Kepala BNPT, sesuai dengan amanat Undang Undang No.5 tahun 2018 bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. “Tapi Pemerintah tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh stakeholder yang ada di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, ormas keagamaan, lembaga adat, ulama, perguruan tinggi, dan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan Sumatera Barat memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Salah satunya filosofi ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ yang memiliki arti adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan kitabullah. Maka peran Ormas keagamaan beserta tokoh-tokohnya dan lembaga adat bersama tokoh-tokoh adatnya menjadi penting.
“Saya berharap mari Ormas keagamaan dan lembaga adat kita mencegah munculnya paham ekstrimisme, radikalisme yang berpotensi menjadi biang aksi terorisme di Ranah Minang ini,” ajaknya.
