Jakarta – Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada penghujung Agustus 2025 tidak hanya memotret turunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok radikal untuk menghembuskan propaganda. Isu kesejahteraan publik yang seharusnya menjadi fokus tuntutan, justru dikemas ulang sebagai bukti “gagalnya sistem demokrasi” dan dijadikan alasan untuk menawarkan sistem khilafah sebagai solusi alternatif.
Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Dr. Cecep Hidayat SIP., IMRI., menegaskan bahwa pola propaganda tersebut merupakan cara klasik kelompok radikal dalam memanfaatkan keresahan sosial. Menurutnya, klaim bahwa demokrasi gagal dan perlu diganti dengan khilafah tidak mencerminkan analisis yang objektif, melainkan upaya memanfaatkan momentum demi memperluas pengaruh ideologi mereka.
“Kalau kita bicara dalam perspektif ilmu politik, kualitas demokrasi justru diuji pada saat menghadapi krisis. Bagaimana negara menyalurkan aspirasi publik dan memperbaiki kelemahannya, itu jauh lebih penting ketimbang mengganti sistem yang sudah ada. Kalau diganti, belum tentu masalah selesai, malah bisa muncul problem baru yang lebih kompleks,” jelas Dr. Cecep dalam keterangannya, Rabu (10/9).
Ia menilai, kerusuhan yang menyertai aksi protes—bahkan sampai menimbulkan korban jiwa—menjadi celah bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk jaringan radikal. Dengan membungkus narasi “demokrasi gagal”, kelompok ini berusaha menciptakan simpati semu agar ideologi khilafah dianggap solusi atas masalah bangsa. Padahal, kata Dr. Cecep, narasi semacam itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya.
Lebih jauh, pengamat isu politik, pertahanan, dan keamanan ini menyoroti ancaman yang timbul bila masyarakat terbawa arus propaganda tersebut. Demonstrasi yang berujung anarkisme berpotensi meluas menjadi konflik horizontal. Hal itu karena banyaknya ajakan penjarahan, provokasi kekerasan, hingga penghakiman sepihak terhadap kelompok masyarakat yang dianggap “bersalah” dalam kerangka berpikir radikal.
“Kalau kita bicara soal anarkisme dan destabilisasi, ada dua hal penting yang menurut saya harus diperkuat. Pertama, pemberantasan korupsi yang konsisten, karena ini salah satu akar utama kekecewaan publik. Kedua, integritas pejabat publik dalam menggunakan wewenangnya. Dua hal ini bila bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, sudah merupakan jawaban nyata atas keresahan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah memperkuat sistem demokrasi, Dr. Cecep mendorong Pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penyaluran aspirasi rakyat. Ruang partisipasi publik harus dibuka selebar-lebarnya, sehingga masyarakat merasa suaranya benar-benar dihargai tanpa harus turun ke jalan dengan risiko korban jiwa. Demokrasi, menurutnya, hanya akan bertahan jika masyarakat percaya bahwa aspirasi mereka memiliki saluran yang jelas.
Selain itu, Dr. Cecep juga menggarisbawahi pentingnya investasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan politik, kewarganegaraan, dan keagamaan yang inklusif akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pemahaman itu pula yang akan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap narasi radikal yang menawarkan solusi instan namun berbahaya.
“Harapan kita tentu saja agar Indonesia tidak mengalami setback seperti banyak negara lain yang jatuh kembali ke otoritarianisme setelah gelombang demonstrasi besar akibat ketidakpuasan publik. Kita sudah memilih jalan demokrasi sejak 1999, dan itu adalah komitmen yang harus dijaga. Jangan sampai norma demokrasi justru ditinggalkan oleh pemerintah, apalagi sampai mereduksi partisipasi masyarakat,” ujar alumni Program Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) RI tersebut.
Ia menambahkan, ketidakpuasan publik sering kali muncul bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, melainkan karena perilaku pemerintah yang abai terhadap norma-norma demokrasi. Misalnya, jika pejabat publik korup, penegakan hukum pilih kasih, atau kebijakan dibuat tanpa partisipasi rakyat. Hal-hal semacam itulah yang kemudian ditunggangi kelompok radikal untuk menyebarkan narasi tandingan.
Mengakhiri pandangannya, Dr. Cecep kembali menekankan agar masyarakat tidak kehilangan fokus dari substansi tuntutan demonstrasi, yakni pemerataan kesejahteraan dan penegakan hukum yang adil. Menurutnya, menyimpulkan bahwa solusi atas persoalan bangsa adalah mengganti sistem negara merupakan penyederhanaan yang menyesatkan.
“Kalau kita meninggalkan jalan demokrasi, yang ada justru kita kembali ke otoritarian. Demokrasi memang punya banyak kekurangan, tetapi ia tetap merupakan sistem terbaik untuk mengakomodasi keragaman Indonesia. Tugas kita sebagai masyarakat sipil adalah terus menjaga marwah demokrasi dengan mengawasi kebijakan pemerintah dan aktif berpartisipasi. Demokrasi itu harus tetap jadi ‘the only one game in town’ di negeri ini,” pungkasnya.
