Jakarta — Menyikapi besarnya dampak banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mendorong pemerintah untuk segera menetapkan musibah tersebut sebagai Bencana Nasional.
Kiai Anwar menilai skala kerusakan di sejumlah wilayah di Sumatra sudah berada pada level yang sangat parah: jalan dan jembatan putus, rumah penduduk hancur, fasilitas pendidikan dan ibadah rusak, serta banyak korban yang belum ditemukan atau belum mendapat bantuan.
“Banyak daerah terdampak benar-benar luluh lantak. Bahkan tidak sedikit korban yang belum tersentuh bantuan. Sementara kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar kemarin.
Atas pertimbangan itu, MUI mendesak pemerintah pusat meningkatkan status penanganan menjadi Bencana Nasional agar respons yang diberikan dapat bersifat menyeluruh. Sejumlah titik terdampak bahkan hanya bisa dijangkau melalui jalur udara karena kerusakan infrastruktur sangat berat.
Meski memahami bahwa penetapan status Bencana Nasional memerlukan kajian mendalam, Kiai Anwar meyakini BNPB dapat memberikan masukan komprehensif kepada Presiden Prabowo. Ia juga menekankan pentingnya laporan objektif dari pemerintah daerah untuk mendukung keputusan yang tepat.
“Laporan dari MUI daerah juga menunjukkan bahwa kondisi di lapangan benar-benar darurat,” jelas pengasuh Ponpes Al Amin, Kediri itu.
Di Aceh, banjir masih terjadi, terutama di wilayah pesisir timur. Kondisi makin sulit akibat terputusnya komunikasi, sehingga proses identifikasi kebutuhan dan korban menjadi terhambat. Kelangkaan BBM dan naiknya harga bahan pokok juga menambah beban masyarakat.
Kiai Anwar mengajak seluruh masyarakat ikut membantu meringankan korban bencana, namun mengingatkan agar penyaluran bantuan tetap terkoordinasi.
“Koordinasi sangat penting agar bantuan bisa merata, terutama untuk wilayah yang terisolasi karena akses jalan terputus,” pungkasnya.
