Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, merespons kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait alokasi Rp223,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berasal dari anggaran pendidikan nasional. Ia menegaskan, penganggaran tersebut telah melalui mekanisme resmi dan disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Yahya, seluruh fraksi di DPR menyepakati alokasi anggaran MBG saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) hingga pengesahan dalam rapat paripurna. Ia menyebut keputusan itu menjadi bagian dari Undang-Undang APBN yang telah disahkan.
“Anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Semua fraksi sepakat ketika dibahas di Banggar dan disahkan dalam paripurna sehingga menjadi UU APBN,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Ia juga menyatakan bahwa Fraksi PDIP tidak menyampaikan penolakan dalam proses pembahasan tersebut. Karena itu, ia menilai keputusan yang diambil bersifat kolektif.
“Termasuk Fraksi PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat,” ujarnya.
Yahya menegaskan bahwa secara kelembagaan Partai Golkar tidak terlibat dalam aspek teknis pengelolaan program MBG. Namun, sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Golkar memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.
“Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan teknis MBG. Tetapi kami sangat mendukung kesuksesan program ini karena tujuannya sangat mulia,” kata Yahya.
Ia menilai program makan bergizi bagi anak-anak bukan hal baru di dunia internasional. Sejumlah negara disebutnya telah lebih dulu menjalankan program serupa dan dinilai berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Yahya menyebut Jepang telah menjalankan program makan sekolah selama 137 tahun, Brasil 71 tahun, Korea Selatan 70 tahun, dan India 31 tahun. Menurutnya, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa investasi pada gizi anak berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi.
Yahya juga menanggapi aspek pelaksanaan MBG yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yayasan, melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai pola kolaborasi tersebut mempercepat implementasi program di lapangan.
Menurut dia, dalam kurun waktu satu tahun telah berdiri lebih dari 22 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat sekitar 60 juta orang.
“Kalau MBG dikerjakan sendiri oleh BGN, tidak mungkin bisa mencapai capaian sebanyak itu dalam waktu singkat,” ujarnya.
Meski demikian, Yahya mengakui pelaksanaan program sebesar MBG tentu tidak lepas dari tantangan. Ia menegaskan evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan bila ditemukan kekurangan.
“Kalau masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya, itu menjadi tantangan yang harus dibenahi terus-menerus,” kata dia.
PDIP Soroti Sumber Anggaran
Sebelumnya, Fraksi PDIP menyampaikan analisis bahwa dana Rp223,5 triliun untuk MBG diambil dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp769 triliun. Mereka merujuk pada lampiran APBN dalam bentuk peraturan presiden yang mencantumkan alokasi MBG dalam komponen anggaran pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang menurutnya harus dialokasikan murni untuk sektor pendidikan.
“Di dalam lampiran APBN berupa peraturan presiden, dinyatakan bahwa dari Rp769 triliun anggaran pendidikan itu digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, turut menegaskan dasar hukum pengalokasian tersebut dengan mengutip Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Ia juga merujuk Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi untuk BGN sebesar Rp223,5 triliun.
Perdebatan mengenai sumber anggaran MBG pun masih bergulir, dengan masing-masing pihak menyampaikan interpretasi atas struktur belanja negara dalam APBN tahun berjalan.
