Semarang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.
Sebanyak 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi tersebut telah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Rinciannya, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 64 lainnya bermitra dengan KDKMP. Melalui kerja sama itu, berbagai komoditas pangan seperti ayam, telur, sayuran, bumbu, hingga bahan makanan lainnya dipasok dari desa-desa di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan program MBG memiliki dampak lebih luas dari sekadar penyediaan makanan bergizi.
“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis untuk membangun sumber daya manusia sekaligus menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah,” kata Luthfi saat Rapat Koordinasi MBG di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Ia menambahkan integrasi program MBG dengan koperasi desa perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa.
Menurut Luthfi, dari total 8.523 desa dan kelurahan di Jawa Tengah, sebanyak 6.217 KDKMP atau sekitar 73 persen sudah beroperasi dengan total anggota mencapai 200.007 orang. Provinsi ini juga menyumbang 598 gedung KDKMP atau sekitar 35 persen dari total nasional.
“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing agar keduanya saling menguatkan,” ujarnya.
Selain itu, Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional menargetkan produksi padi pada 2026 mencapai 10,55 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat sekitar 12,22 persen dibandingkan realisasi tahun 2025. Target tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program MBG sekaligus menjaga perputaran ekonomi desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Ia meminta agar SPPG memprioritaskan bahan baku dari pemasok lokal, termasuk koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan.
“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu lewat SPPG. Jangan lagi mencari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” kata Zulkifli.
Menurut dia, koperasi desa juga dapat berperan sebagai agregator yang menyerap komoditas pangan lokal ketika harga di tingkat petani jatuh di bawah harga acuan, kemudian menyalurkannya melalui skema program MBG.
