Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan pemerintah masih mengkaji berbagai skenario pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk wacana pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem distribusi makanan bagi peserta didik.
Menurut Abdul Mu’ti, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pola pelaksanaan tersebut karena pemerintah masih melakukan pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap kebijakan didasarkan pada kajian yang komprehensif.
“Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” kata Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).
Ia menjelaskan, pembahasan yang telah menghasilkan kesepakatan dalam rapat tingkat menteri berkaitan dengan sasaran penerima manfaat program MBG. Pemerintah, kata dia, telah memutuskan bahwa program tersebut ke depan tidak lagi diberikan secara menyeluruh kepada seluruh peserta didik, melainkan diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan,” ujarnya.
Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa mekanisme penentuan penerima manfaat masih dalam proses penyusunan. Pemerintah ingin memastikan sistem yang diterapkan mampu menjamin penyaluran bantuan berlangsung secara tepat sasaran dan efektif.
“Mekanismenya bagaimana, sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Abdul Mu’ti menambahkan, kewenangan utama dalam penyelenggaraan Program MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berperan memberikan berbagai masukan terkait implementasi program di lingkungan sekolah.
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan agar pelaksanaan MBG selaras dengan tujuan besar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan yang lebih terarah akan membuat manfaat program menjadi lebih optimal karena anggaran dan sumber daya dapat difokuskan kepada kelompok peserta didik yang paling membutuhkan.
“Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima, itu yang dilayani,” katanya.
Selain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, Abdul Mu’ti mengatakan Program MBG juga dirancang untuk mendukung pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, aspek pendidikan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, Kemendikdasmen telah mengintegrasikan MBG ke dalam kebijakan pendidikan karakter melalui konsep Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, salah satunya membangun kebiasaan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
“Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG,” ujarnya.
Ia menambahkan, kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dalam menyempurnakan pelaksanaan program, termasuk menunggu kebijakan teknis lanjutan yang akan diterbitkan oleh lembaga tersebut.
“Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah berharap penyempurnaan mekanisme penyaluran MBG dapat meningkatkan efektivitas program, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun kualitas pelaksanaannya di sekolah. Dengan demikian, tujuan meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas dapat tercapai secara lebih optimal.
